SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung untuk mengerahkan seluruh sumber daya dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan nasional.
Arahan tersebut disampaikan Dadang, yang akrab disapa Kang DS, saat Kunjungan Kerja dan Ekspos Program Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 di Meeting Room Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Rabu (7/1/2026) malam.
Kang DS menegaskan, visi Presiden Prabowo yang disampaikan dalam agenda nasional di Karawang menitikberatkan pada penguatan produksi pangan dalam negeri.
“Kalau menyimak apa yang disampaikan Pak Presiden tadi di Karawang, impiannya jelas swasembada pangan dengan fokus pada produksi. Indonesia sekarang tidak lagi impor, bahkan ke depan targetnya bisa ekspor,” ujar Kang DS.
Sebagai daerah dengan potensi pertanian besar, Kabupaten Bandung diminta mengambil peran strategis. Kang DS menekankan Dinas Pertanian sebagai leading sector harus fokus meningkatkan produksi pangan, khususnya beras.
Menurutnya, langkah awal yang harus dilakukan adalah pemetaan data pertanian secara akurat, mulai dari jumlah petani hingga luas lahan sawah dan lahan pertanian lainnya.
“Saya minta mapping berapa ribu hektare sawah yang kita miliki. Saya ingin Kabupaten Bandung bisa menjawab cita-cita Pak Presiden, yakni swasembada pangan,” katanya.
Tak hanya produksi, Kang DS juga menyoroti lemahnya infrastruktur pendukung pertanian. Irigasi, jalan usaha tani, hingga sarana pendukung lainnya dinilai menjadi kunci peningkatan produktivitas petani.
Ia mengkritik keterbatasan anggaran infrastruktur pertanian yang saat ini hanya sekitar Rp 1,2 miliar.
“Dengan anggaran segitu cukup buat apa? Kalau tidak ada anggaran, kita usulkan ke Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Tadi Pak Wamen juga menanyakan apa yang dibutuhkan Kabupaten Bandung,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Kang DS meminta Dinas Pertanian mengevaluasi sejumlah program yang dinilai tidak selaras dengan agenda Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya terkait swasembada pangan.
Program bersifat seremonial dan minim dampak diminta untuk diganti dengan program konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan peternak, disertai pendampingan serta pengawasan yang ketat.
“Program yang mendukung prioritas Presiden harus jadi prioritas daerah. Kadis dan para Kabid harus paham betul apa output dan outcome programnya,” tegas Kang DS.
Selain beras, Kang DS juga menyoroti sektor peternakan, khususnya produksi telur ayam. Dengan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai sekitar 1.000 ton telur per bulan, Dinas Pertanian diminta bergerak cepat mengembangkan peternakan ayam petelur.
“Program peternakan ayam petelur saya minta langsung jalan mulai Januari ini. Kita butuh telur untuk MBG. Jangan ditunda-tunda, kenapa harus Maret,” ujarnya.
Ia bahkan meminta program yang dinilai kurang efektif, seperti pengadaan anak domba, untuk dievaluasi dan dialihkan guna mendukung penguatan produksi telur.
“Program yang tidak efektif dievaluasi saja dan dialihkan ke peternakan telur untuk mendukung MBG,” pungkasnya.(Advertorial).**
