SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung harus memangkas program yang tidak prioritas pada 2026. Langkah ini ditempuh menyusul pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hampir Rp 1 triliun yang berdampak langsung pada kemampuan APBD.
Arahan tersebut disampaikan Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, saat Rapat Koordinasi Bulanan Januari di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Senin (26/1/2026).
“Belanja yang tidak terlalu penting coret saja. Kita fokus pada belanja visi-misi dan 57 rencana aksi,” kata Kang DS.
Ia mengungkapkan, pemotongan TKD hampir Rp 1 triliun membuat APBD Kabupaten Bandung 2026 menyusut dari target awal Rp 7,3 triliun menjadi sekitar Rp 6,2 triliun.
“APBD kita berkurang Rp 1,1 triliun. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pilihan selain memprioritaskan janji politik kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kang DS, seluruh program OPD akan dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan, belanja daerah harus selaras dengan visi-misi serta janji politik pasangan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Ali Syakieb.
Di hadapan para kepala OPD, Kang DS juga menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) agar melakukan penyaringan ketat terhadap usulan program.
“Alihkan anggaran ke kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan RSUD Cimenyan, jalan, dan jembatan,” katanya.
Selain penajaman prioritas program, Kang DS meminta percepatan penyerapan anggaran pada triwulan pertama 2026 dengan target minimal Rp 500 miliar. Ia menilai percepatan realisasi belanja penting agar manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat.
“Saya minta dinas yang programnya sudah disetujui segera bergerak,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kang DS juga mengapresiasi kinerja ASN dan karyawan Pemkab Bandung sepanjang 2025. Ia menyebut disiplin pengelolaan anggaran membuat Kabupaten Bandung terhindar dari gagal bayar.
“Di saat banyak daerah mengalami gagal bayar, Kabupaten Bandung bisa melewatinya,” kata Kang DS.
Sebagai perbandingan, ia menyebut sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami gagal bayar pada 2025, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan nilai mencapai sekitar Rp 631 miliar.(Advertorial).**
