SATUMEDIA.ID – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pengelolaan sampah di Kota Bandung tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurut dia, seluruh upaya pengolahan sampah harus dirancang secara terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan agar memberi dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-79 di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Rabu (28/1/2026).
Dalam kesempatan itu, Farhan secara khusus mengevaluasi pelaksanaan Program Gerakan Atasi Sampah atau Gerakan Sampah Kelar di Wilayah (Gaslah) yang telah berjalan di tingkat RW. Ia menekankan pentingnya memastikan program tersebut benar-benar efektif di lapangan, bukan sekadar formalitas.
“Saya ingin memastikan Gaslah ini betul-betul berjalan efektif, bukan sekadar ada kegiatannya tapi jelas ujungnya,” ujar Farhan.
Farhan juga memberikan peringatan tegas terkait pengajuan bantuan mesin pengolahan sampah. Ia mengingatkan agar bantuan tidak diajukan tanpa kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
“Jangan sampai mesinnya sudah ada, tapi tempatnya tidak memadai. Ini sudah terjadi di beberapa lokasi dan itu tidak boleh terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Farhan menyoroti pentingnya penerapan sistem matrikulasi dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Sistem tersebut dinilai penting agar alur distribusi sampah antarwilayah jelas, terukur, dan terkoordinasi.
“Kita perlu sistem matrikulasi. Sampah organik dari tiap RW harus jelas dialirkan ke mana, supaya pengelolaannya terkoordinasi dan berkelanjutan,” kata Farhan.
Menanggapi laporan sejumlah ketua RW terkait kendala sumber daya manusia (SDM) serta perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Farhan mengapresiasi komitmen warga yang tetap menjalankan program meski dalam keterbatasan.
“Saya apresiasi para RW dan warga. Di tengah keterbatasan SDM dan administrasi, program-program kota tetap dijalankan,” ujarnya.
Terkait kebutuhan kantor RW sebagai pusat koordinasi kegiatan kewilayahan, Farhan menyatakan Pemerintah Kota Bandung terbuka untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan pengadaan lahan agar dapat menjadi aset milik pemerintah kota.
“Nanti akan kita lihat kemungkinan pengadaan lahan, supaya bisa menjadi aset kota dan mendukung kerja-kerja kewilayahan,” ucap Farhan.*
