SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mulai mempersiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Relokasi ini menjadi langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan warga dari ancaman longsor susulan.
Sebanyak sekitar 130 unit rumah direncanakan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektare. Hunian tersebut akan diperuntukkan bagi warga yang rumahnya tertimbun longsor maupun yang berada di kawasan rawan bencana.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bandung Barat, Anni Roslianti, mengatakan relokasi tidak hanya menyasar korban langsung, tetapi juga warga yang tinggal di zona merah dan zona kuning.
“Rumah yang berada di area tidak aman harus direlokasi. Kami tidak ingin warga kembali tinggal di wilayah dengan risiko tinggi,” kata Anni, Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan, penyediaan huntap menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi potensi korban jika terjadi bencana serupa di masa depan. Berdasarkan kajian awal, potensi longsor susulan di kawasan tersebut masih cukup tinggi.
Pemkab Bandung Barat kini tengah mengkaji beberapa alternatif lokasi, termasuk kemungkinan memanfaatkan tanah kas desa. Namun, penggunaan lahan tersebut harus melalui mekanisme ruislag atau tukar guling sesuai regulasi yang berlaku.
“Prosesnya membutuhkan persetujuan lintas instansi, sehingga perlu waktu dan koordinasi yang matang,” ujarnya.
Untuk memastikan keamanan lokasi, pemerintah daerah juga akan menggandeng Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) guna melakukan kajian teknis.
“Kajian geologi penting agar huntap benar-benar aman dan layak dihuni dalam jangka panjang,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, mengatakan bahwa pemerintah akan segera memasuki tahap pemulihan setelah masa tanggap darurat berakhir. Tahap ini meliputi rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak.
“Relokasi warga dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas berikutnya setelah fase darurat selesai,” kata Ade Zakir.
Ia juga menyebutkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp7,3 miliar saat ini difokuskan untuk kebutuhan tanggap darurat, seperti penyediaan logistik, layanan kesehatan, serta operasional di posko pengungsian.
Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana akan dihitung lebih lanjut, termasuk kemungkinan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.*
