SATUMEDIA.ID – Peran insan pers dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Jawa Barat menjadi sorotan utama dalam diskusi bertema “Peran Insan Pers dalam Menjaga Hutan dan Lingkungan Hidup di Jabar Istimewa” di Cikole, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (14/2/2026).
Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tengah ancaman deforestasi serta tekanan kepadatan penduduk yang semakin meningkat.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan Cikole, Lembang, ini menghadirkan berbagai narasumber dari unsur pemerintah, media, akademisi, hingga aktivis lingkungan. Diskusi menekankan konsep pentahelix sebagai pendekatan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan di Jawa Barat.
Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Yudha Suswardhanto, menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi krusial sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, banyak aspek teknis pengelolaan hutan yang sulit dipahami publik tanpa narasi media yang tepat.
“Dalam ilmu kehutanan, pohon adalah makhluk hidup yang memiliki siklus. Penebangan yang terencana bukan sekadar pengambilan kayu, melainkan upaya mencegah kemubaziran serta memenuhi hak negara melalui Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),” ujarnya.
Ia berharap media dapat berperan aktif mengedukasi masyarakat agar tidak terjadi misinformasi terkait pengelolaan hutan.
Sementara itu, Kepala CDK IV Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Elvan Robiyana, menyoroti tingginya tekanan terhadap lingkungan akibat jumlah penduduk Jawa Barat yang telah melampaui 50 juta jiwa. Kondisi tersebut memicu pergeseran fungsi lahan yang signifikan.
“Kita hanya memiliki cadangan air tawar sekitar satu persen di dunia, dan hutan adalah pabrik alaminya. Dengan luas lahan yang terus terdesak oleh permukiman, peran media dalam mengawal kebijakan lingkungan menjadi sangat vital,” kata Elvan.
Ia juga mendorong penguatan konsep pentahelix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, dan media sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan.
Martika Edison bersama Mang Dadang Penyair Hijau dan Poppy S Noeraeni perwakilan dari Forum Penyelamat Hutan Jawa.(Istimewa).**
Dari perspektif aktivis, Ketua Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) sekaligus Sekretaris Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Thio Setiowekti, mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 152/04.01/Disbun/2025 tentang larangan alih fungsi lahan di tanah negara, termasuk kawasan Perhutani dan PTPN.
“Kami mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya menyelamatkan hutan dan kebun negara dari penjarahan serta polemik isu reforma agraria,” ujarnya.
Kepala Desa Cikole, Tajudin, menambahkan bahwa kawasan hutan Cikole dan Lembang memiliki fungsi strategis sebagai daerah resapan air sekaligus penyangga ekosistem Bandung Raya. Karena itu, peran media dinilai penting dalam membangun kesadaran publik menjaga lingkungan.
Diskusi yang dipandu oleh Evi dari PRFM dan dimoderatori Umar Komarudin ini menjadi ruang pertukaran gagasan antara praktisi media, pemerintah, dan aktivis lingkungan. Sejumlah tokoh lintas komunitas turut hadir, di antaranya Dewan Pakar Jurnalis Media Indonesia Aceng Syamsul yang menekankan pentingnya komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran ekologis.
Selain itu, Ketua Umum RBNI DR P.A. Rangkuti menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, sementara Ketua Umum Jurnalis Media Indonesia Ngadi Utomo menegaskan peran pers sebagai kontrol sosial sekaligus agen edukasi lingkungan.
Penyelenggara kegiatan, Martika Edison, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan berharap diskusi ini memberikan manfaat nyata bagi upaya pelestarian lingkungan di Jawa Barat.
Digelar di tengah suasana alam hutan Cikole, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Pers diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas (watchdog), tetapi juga agen perubahan untuk memastikan “Jabar Istimewa” tetap hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Sementara Kepala Divisi Perhutani Regional Jawa Barat dan Banten, Yudha Suswardhanto menekankan penguatan regulasi dan pengawasan berbasis partisipasi publik.*
