SATUMEDIA.ID – Sebanyak 492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera dihentikan sementara operasionalnya mulai 9 Maret 2026. Penangguhan dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah penegakan standar keamanan dan kelayakan dapur dalam pelaksanaan program MBG.
“Langkah suspend ini diambil sebagai upaya korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan,” kata Harjito dikutip dari laman MBG, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan mendaftarkan dan menjalani verifikasi SLHS melalui dinas kesehatan setempat. Ketentuan ini berlaku bagi dapur yang telah beroperasi lebih dari 30 hari.
Menurut Harjito, dapur yang belum memenuhi kewajiban tersebut akan dihentikan sementara hingga proses pendaftaran dan verifikasi selesai dilakukan.
“Kami memberikan kesempatan kepada pengelola SPPG untuk segera melengkapi persyaratan administrasi dan sanitasi. Setelah terdaftar dan lolos verifikasi, operasional dapur dapat kembali dibuka,” ujarnya.
Berdasarkan data per 7 Maret 2026 pukul 11.00, terdapat 492 dapur MBG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Jumlah tersebut merupakan hasil pemantauan yang dilakukan koordinator regional di masing-masing provinsi.
Sumatera Utara tercatat menjadi provinsi dengan jumlah dapur belum terdaftar terbanyak, yakni 252 unit. Selanjutnya Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, serta Bengkulu 4 dapur.
Adapun di Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung dilaporkan tidak terdapat dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS.
Harjito menegaskan bahwa kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kualitas layanan dalam program MBG yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
“Program ini berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, standar keamanan pangan harus dipenuhi oleh seluruh dapur yang terlibat,” katanya.
Ia pun mengimbau seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat agar proses pendaftaran SLHS dapat segera diselesaikan sehingga layanan MBG dapat kembali berjalan.*
