SATUMEDIA.ID – Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Siti Mutiah Setyawati, menilai langkah Indonesia bergabung dalam forum Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat berpotensi menyulitkan posisi Indonesia jika ingin memainkan peran sebagai mediator dalam konflik di Timur Tengah.
Menurut Siti, keputusan tersebut perlu dicermati kembali karena dapat memengaruhi persepsi netralitas Indonesia di tengah ketegangan antara Iran dengan blok Amerika Serikat dan Israel.
“Mediator harus berada pada posisi netral. Ketika Indonesia masuk dalam forum yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel, akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” kata Siti dikutip dari laman UGM, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, BoP diklaim bertujuan mendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Namun, menurutnya, terdapat persoalan mendasar dalam komposisi keanggotaannya karena Palestina justru tidak dilibatkan sebagai pihak yang berkonflik secara langsung.
“Sulit membayangkan perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik tersebut,” ujarnya.
Selain soal komposisi anggota, Siti juga menyoroti struktur organisasi dalam BoP yang dinilai berbeda dari praktik organisasi internasional pada umumnya. Dalam diplomasi multilateral, organisasi internasional lazimnya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi.
Namun dalam BoP, pola kepemimpinannya dinilai lebih bersifat personal sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola diplomasi internasional.
“Dalam hukum internasional, organisasi biasanya diwakili negara. Ketika kepemimpinan bersifat sangat personal, legitimasi forum tersebut untuk menjalankan misi perdamaian menjadi dipertanyakan,” kata dia.
Siti menambahkan, Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategisnya dalam konstelasi politik global sebelum terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar antar kekuatan dunia.
Menurutnya, kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional. Negara berkembang seperti Indonesia perlu realistis dalam membaca ruang diplomasi yang tersedia.
“Indonesia perlu berhati-hati agar langkah diplomasi yang diambil tidak justru menutup peluang memainkan peran yang kredibel dalam proses perdamaian,” ujarnya.
Di sisi lain, Siti menilai perhatian pemerintah juga perlu difokuskan pada keselamatan warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah, terutama di wilayah Teluk yang menjadi tempat bekerja ribuan WNI.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam melakukan perlindungan maupun langkah evakuasi apabila konflik semakin meningkat.
“Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama negara dalam situasi krisis internasional seperti ini,” kata dia.
Siti menjelaskan, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan kedua negara yang memburuk sejak terjadinya Revolusi Iran 1979.
Peristiwa tersebut diikuti oleh krisis penyanderaan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran yang menjadi titik awal memburuknya hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara Barat.
“Sejak saat itu, berbagai narasi politik dan kebijakan sanksi internasional turut membentuk persepsi global terhadap Iran dan memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.
Ia menilai konflik semacam ini biasanya berlangsung lama karena dipengaruhi berbagai kepentingan geopolitik dan kekuatan internasional yang terlibat.*
