SATUMEDIA.ID – Rencana keberangkatan 26 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke sejumlah negara Timur Tengah terancam tertunda. Situasi geopolitik yang memanas di kawasan tersebut menjadi faktor utama yang memicu ketidakpastian.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB, Yoppie Indrawan, mengatakan para calon PMI itu saat ini tengah menjalani pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai syarat sebelum diberangkatkan.
“Negara tujuannya Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sebelum berangkat, mereka wajib mengikuti pelatihan selama tiga bulan untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Yoppie didampingi Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT), Dewi Andani, Kamis (5/3/2026).
Sesuai jadwal awal, keberangkatan direncanakan pada Maret hingga Mei 2026. Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, membuat peluang pemberangkatan dalam waktu dekat semakin kecil.
“Kalau situasi perang masih berlangsung, kecil kemungkinan diberangkatkan sesuai jadwal. Semua tergantung kondisi di sana dan keputusan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),” katanya.
Menurut Yoppie, opsi pengalihan ke negara lain terbuka apabila kondisi tidak memungkinkan. Negara seperti Jepang atau Korea Selatan bisa menjadi alternatif, dengan catatan memiliki kebutuhan tenaga kerja yang sesuai.
Dari 26 calon PMI tersebut, sebagian besar berasal dari Kecamatan Cipongkor dan Sindangkerta. Banyak di antaranya mendaftar untuk bekerja sebagai sopir bus di Arab Saudi.
Kebutuhan sopir bus biasanya meningkat menjelang Iduladha, seiring tingginya mobilitas jamaah haji. Para calon PMI diwajibkan memiliki SIM B, mengikuti pelatihan bahasa, serta memahami budaya setempat.
“Umumnya mereka sudah punya pengalaman sebagai sopir di Arab sebelumnya,” ujar Yoppie.
Disnaker KBB juga telah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait perlindungan PMI asal KBB di kawasan Timur Tengah. Selain itu, komunikasi dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memastikan data warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak konflik.
Menurut Yoppie, langkah ini penting mengingat potensi evakuasi tidak hanya berlaku bagi PMI, tetapi seluruh WNI yang berada di kawasan konflik.
Berdasarkan data Disnaker, sejak 2023 hingga 2025 terdapat lebih dari 200 PMI asal KBB yang berangkat secara formal. Sebagian besar bekerja di Kuwait, Qatar, dan Dubai.
“Untuk Iran, tidak ada PMI asal KBB yang terdaftar secara formal,” katanya.
Ia memastikan hingga kini tidak ada laporan gangguan terhadap PMI asal KBB yang bekerja di negara-negara tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Disnaker telah menyebarkan nomor hotline Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) ke seluruh desa agar keluarga PMI dapat segera menghubungi perwakilan RI jika dibutuhkan.
Yoppie juga mengingatkan aparatur desa untuk lebih proaktif memantau keluarga PMI, terutama karena jumlah pekerja migran yang berangkat melalui jalur nonprosedural diperkirakan lebih banyak dari data resmi.
Saat ini, PMI asal KBB yang bekerja di Timur Tengah diberangkatkan melalui jalur formal dan mayoritas di sektor perusahaan atau pabrik. Sementara untuk sektor informal masih diberlakukan moratorium.*
