SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung, Dadang Supriatna melantik dan mengambil sumpah 56 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Rabu (1/4/2026). Pelantikan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang itu menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi birokrasi.
Sebanyak 56 pejabat yang dilantik terdiri dari 24 pejabat administrator dan 32 pejabat pengawas. Dalam prosesi tersebut, para pejabat secara serentak mengucapkan sumpah jabatan, berjanji setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Dalam sambutannya, Dadang yang akrab disapa Kang DS menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan momentum penting untuk memperkuat kinerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.
“Pelantikan ini bukan hanya proses administratif, tapi amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Dadang.
Ia mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menjauhi perbuatan tercela. Selain itu, para pejabat diminta mengedepankan nilai profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dadang juga mendorong para pejabat untuk berani keluar dari zona nyaman dan bekerja secara cepat, ikhlas, serta tuntas dalam memberikan pelayanan publik.
“Jabatan ini bukan hanya penghargaan, tetapi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada Allah SWT,” katanya.
Ia turut menginstruksikan agar para pejabat segera melakukan konsolidasi internal serta pemetaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kerja sejak awal masa jabatan.
Selain itu, Dadang menekankan pentingnya menjaga kesehatan, terus meningkatkan kapasitas diri, serta mengembangkan kompetensi seiring perkembangan zaman.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan dilakukan secara transparan tanpa pungutan biaya.
“Saya tidak pernah memungut uang sepeser pun untuk pelantikan ini. Semua murni untuk kepentingan pelayanan masyarakat Kabupaten Bandung,” tegasnya.*
