SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengarahkan efisiensi anggaran dari kebijakan Work From Home (WFH) untuk memperkuat Belanja Tidak Terduga (BTT), sebagai langkah strategis menghadapi ancaman cuaca ekstrem hingga potensi bencana.
Kebijakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, saat memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan regulasi Perubahan Ketiga atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang BKAD, Senin (6/4/2026).
Dalam arahannya, Cakra menegaskan bahwa kebijakan WFH diberlakukan bagi aparatur sipil negara di luar eselon II dan III. Meski bekerja dari rumah, pegawai tetap diwajibkan menjaga produktivitas melalui sistem absensi berbasis titik koordinat tempat tinggal, sehingga kinerja pelayanan publik tetap terpantau.
Menurut Cakra, penerapan WFH tidak sekadar memberikan fleksibilitas kerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi efisiensi belanja operasional pemerintah daerah.
“Penghematan dari penggunaan listrik, air, hingga jaringan internet kantor akan kita alihkan untuk memperkuat BTT,” ujar Cakra.
Ia menjelaskan, penguatan anggaran darurat tersebut difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam menghadapi dampak fenomena El Nino, potensi bencana alam, serta pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Lebih lanjut, Cakra menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang adaptif dan tepat sasaran di tengah dinamika kondisi saat ini.
“Langkah ini merupakan upaya agar alokasi anggaran tetap responsif terhadap perkembangan yang terjadi,” katanya.
Ia juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kreativitas dan disiplin dalam pengelolaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan penyesuaian tersebut, Pemkab Bandung optimistis program pembangunan tetap berjalan optimal, meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem dan keterbatasan fiskal.*
