SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail melakukan pergeseran dua pejabat pimpinan tinggi pratama. Menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung Barat melakukan penyegaran birokrasi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kedua pejabat tersebut bertempat di Gedung Sekretariat Daerah, Senin (27/4/2026).
Dua pejabat yang mengalami rotasi adalah Hendra Trismayadi dan Yadi Azhar. Hendra yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini dipercaya memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara Yadi Azhar yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah, bergeser menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Bupati Jeje menegaskan, pergeseran tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat birokrasi, khususnya pada sektor layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia menilai, kedua posisi tersebut memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendorong iklim investasi di daerah.
“Penempatan ini harus mampu mempercepat layanan, memberi kepastian, dan menjunjung tinggi integritas,” ujar Jeje.
Menurutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi dasar masyarakat, sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi garda depan dalam menarik investasi dan mempermudah perizinan.
Selain rotasi dua pejabat tinggi tersebut, Bupati Jeje juga melantik satu pejabat administrator, 17 pejabat fungsional, 23 kepala sekolah, serta mengangkat 26 CPNS Formasi 2024 menjadi PNS.
Jeje menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai, kualitas birokrasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing.
Namun, Jeje menegaskan bahwa inti dari pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan upaya menghadirkan birokrasi yang lebih profesional dan berdampak nyata.
“Setiap jabatan adalah amanah. Harus diiringi kinerja yang terukur dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pemkab Bandung Barat pun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan birokrasi secara berkelanjutan, dengan menempatkan pejabat sesuai kompetensi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.*
