SATUMEDIA.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Adminduk) tetap berjalan optimal meski kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tengah diterapkan.
Kepala Disdukcapil KBB, Hendra Trismayadi, menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun. Hal tersebut merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri serta Bupati Bandung Barat yang menekankan pentingnya keberlanjutan layanan publik.
“Pelayanan publik adalah prioritas utama. Kita maksimalkan tugas agar tetap berjalan. Memang dari dulu karakter Disdukcapil harus terus beroperasi,” ujar Hendra saat ditemui usai melakukan monitoring di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandung Barat, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, komitmen tersebut tidak hanya berlaku saat WFH, tetapi juga pada masa libur panjang maupun Hari Raya Idul Fitri, demi memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kependudukan.
Hendra menjelaskan, Disdukcapil KBB didukung sekitar 60 petugas operator yang tersebar di berbagai titik layanan, seperti Mal Pelayanan Publik (MPP), Balepare, serta seluruh kantor kecamatan. Dengan dukungan tersebut, layanan dapat menjangkau warga secara luas dan berkelanjutan.
Di titik pelayanan MPP, rata-rata permohonan pembuatan maupun perpanjangan KTP elektronik (KTP-el) mencapai sekitar 200 dokumen per hari. Jumlah tersebut belum termasuk layanan akta catatan sipil seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan yang juga mencapai ratusan permohonan.
“Jika digabungkan dengan layanan di tingkat kecamatan dan layanan digital, total transaksi bisa mencapai 700 hingga 800 dokumen setiap harinya,” jelasnya.
Menurut Hendra, dokumen kependudukan memiliki peran yang sangat krusial karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi dasar utama dalam berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bantuan sosial dan akses layanan kesehatan seperti BPJS.
Disdukcapil KBB mengimbau masyarakat agar tidak menunda pengurusan dokumen kependudukan hingga saat kebutuhan mendesak muncul. Data kependudukan yang valid menjadi syarat utama dalam berbagai layanan publik.
“Kami mengajak masyarakat untuk mengurus dokumen lebih awal agar tidak mengalami kendala ketika membutuhkan layanan penting,” kata Hendra.
Menyadari kondisi geografis Kabupaten Bandung Barat yang luas dan didominasi wilayah pegunungan, Disdukcapil KBB mengoptimalkan strategi layanan “jemput bola” untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil, seperti kawasan Gununghalu.
Melalui dua unit mobil layanan keliling, tim Disdukcapil mampu memproses ratusan dokumen dalam satu kali kunjungan ke desa. Layanan ini juga diprioritaskan bagi masyarakat yang sakit, lanjut usia (lansia), serta penyandang disabilitas agar tetap mendapatkan akses pelayanan tanpa harus datang ke kantor.
“Di lapangan, jumlah pemohon bahkan bisa lebih banyak dibandingkan di kantor. Ini menunjukkan bahwa metode jemput bola sangat efektif,” tambahnya.
Saat ini, Disdukcapil KBB menyediakan tiga jalur layanan untuk memudahkan masyarakat, yaitu:Layanan tatap muka (offline) di MPP, Balepare, dan kantor kecamatan, Layanan daring (online) melalui sistem Sidalan., dan Layanan jemput bola untuk menjangkau wilayah terpencil dan kelompok rentan.
Ke depan, Disdukcapil KBB berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana, seperti perangkat komputer dan alat perekaman, guna mendukung kinerja sumber daya manusia yang telah siap memberikan pelayanan terbaik.
“Kami berharap dukungan sarana dan prasarana terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tandas Hendra.*
