SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna membawa sejumlah aspirasi pemerintah daerah saat menghadiri audiensi dengan Menteri PAN-RB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, persoalan beban anggaran daerah akibat pengangkatan PPPK menjadi sorotan utama.
Kehadiran Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS itu mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sebagai Ketua Harian. Bersama jajaran pengurus Apkasi lainnya, ia menyampaikan berbagai tantangan yang tengah dihadapi pemerintah kabupaten di tengah pelaksanaan reformasi birokrasi.
KDS menilai kebijakan penataan tenaga non-ASN dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu dibarengi solusi konkret terkait pembiayaan. Sebab, banyak daerah mulai menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya belanja pegawai.
“Apkasimendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar pembiayaan PPPK tidak membebani kapasitas keuangan daerah,” kata KDS.
Tak hanya itu, Apkasi juga meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih fleksibel kepada kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Fleksibilitas tersebut dinilai penting agar proses mutasi, rotasi, hingga pengisian jabatan strategis dapat dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan pelayanan publik di daerah.
Menurut KDS, reformasi birokrasi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pemerintah daerah, bukan sekadar memenuhi aspek administratif semata.
Ia mengatakan, daerah membutuhkan regulasi yang lebih adaptif agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Menanggapi hal itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyatakan pemerintah pusat terbuka terhadap berbagai masukan dari APKASI. Pihaknya, kata dia, tengah berupaya mencari formulasi kebijakan yang seimbang antara agenda reformasi birokrasi dan kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah pusat berupaya menghadirkan solusi yang seimbang antara kebutuhan reformasi birokrasi dan kemampuan daerah,” ujar Rini.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik.*
