SATUMEDIA.ID – Ketimpangan alokasi kursi DPRD Jawa Barat menjadi sorotan. Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang kini dihuni hampir 1,9 juta jiwa dinilai belum memperoleh representasi politik yang proporsional di tingkat provinsi.
Saat ini, KBB hanya diwakili empat anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan provinsi. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya populasi maupun perkembangan wilayah yang terus meningkat.
Ketua DPC PKB KBB, Asep Dedi, mengatakan kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang perjuangan aspirasi masyarakat di tingkat provinsi.
“Jumlah penduduk Bandung Barat sudah mendekati dua juta jiwa, tetapi hanya memiliki empat kursi di DPRD Jawa Barat. Ini tentu menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius,” kata Asep Dedi yang akrab dipanggil Kang Asded usai menghadiri Roadshow KPU KBB dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, pembahasan mengenai daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi legislatif tidak sekadar persoalan teknis kepemiluan, melainkan menyangkut kualitas representasi demokrasi.
Karena itu, ia menilai evaluasi terhadap komposisi dapil perlu dilakukan secara menyeluruh agar distribusi kursi lebih mencerminkan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah.
“Penataan dapil harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Jangan sampai ada daerah dengan jumlah penduduk besar tetapi memiliki keterwakilan yang terbatas,” ujarnya.
Kang Asded mencontohkan Kabupaten Cianjur yang memiliki jumlah penduduk tidak jauh berbeda dengan Bandung Barat, namun memperoleh alokasi kursi yang lebih banyak di DPRD Jawa Barat.
Perbedaan tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya disparitas yang perlu dikaji ulang oleh penyelenggara pemilu.
“Kami berharap KPU Bandung Barat dapat membawa aspirasi ini ke tingkat provinsi hingga nasional. Masyarakat Bandung Barat berhak mendapatkan representasi yang lebih proporsional,” katanya.
Selain berdampak pada penyaluran aspirasi warga, keterbatasan kursi juga dinilai memengaruhi peluang partai politik dalam mengoptimalkan dukungan pemilih yang terus meningkat dari pemilu ke pemilu.
Ia menyebut PKB dalam dua pemilu terakhir konsisten menjadi salah satu partai dengan perolehan suara terbesar di Bandung Barat. Namun, keterbatasan kursi membuat representasi politik yang lahir dari suara masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi.
“Potensi politik masyarakat Bandung Barat sangat besar. Namun dengan jumlah kursi yang minim, ruang representasi itu menjadi terbatas,” ujar Kang Asded
Di luar isu keterwakilan politik, Kang Asded mendukung rencana pendidikan politik bagi pemilih pemula yang sedang disiapkan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.
Menurut dia, tingginya partisipasi pemilih di Bandung Barat harus diimbangi dengan peningkatan literasi politik agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin memahami pentingnya demokrasi dan partisipasi politik yang berkualitas.
“Partisipasi yang tinggi merupakan modal penting. Tinggal bagaimana seluruh pihak bersama-sama meningkatkan kualitas pemahaman politik masyarakat agar demokrasi semakin matang,” tuturnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kelembagaan partai politik, termasuk melalui kajian peningkatan bantuan keuangan partai sesuai kemampuan anggaran daerah.
“Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi. Dukungan yang memadai akan membantu partai menjalankan fungsi pendidikan politik dan memperkuat partisipasi masyarakat,” pungkasnya.*
