SATUMEDIA.ID – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD KBB.
Wakil Ketua DPRD KBB Asep Dedi menilai opini WTP merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi.
Meski demikian, Asep Dedi mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Menurutnya, masyarakat akan menilai keberhasilan pemerintah dari hasil pembangunan dan kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung.
“Opini WTP tentu menjadi prestasi yang membanggakan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik itu mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Asep Dedi yang akrab dipanggil Kang Asded, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi aspirasi utama masyarakat di berbagai wilayah Bandung Barat.
Menurut Kang Asded, peningkatan kualitas jalan, perbaikan jaringan irigasi, serta pemerataan infrastruktur pendukung pelayanan publik harus terus dipercepat agar mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga dinilai perlu menjadi fokus pembangunan daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah, pemerataan tenaga pendidik, serta memperkuat akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
Tak hanya itu, DPRD KBB juga mendorong percepatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pesantren sebagai regulasi turunan yang dinilai penting untuk memperkuat dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
Ia mengatakan, pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
“Pesantren selama ini telah menjadi mitra strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, regulasi yang mengatur dukungan terhadap pesantren perlu segera diselesaikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kang Asded juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Aparatur sipil negara dituntut memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, ia meminta pemerintah daerah memperkuat perhatian terhadap pertanian dan peternakan sebagai sektor yang menjadi sumber penghidupan banyak warga Bandung Barat. Program ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian produktif, hingga dukungan terhadap petani dan peternak perlu diperkuat.
Sementara dalam bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong pemerintah menghadirkan program yang mampu menekan angka pengangguran melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.
Kang Asded menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran daerah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Keberhasilan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kualitas hidup warga Bandung Barat,” tegasnya.*
