SATUMEDIA.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dedi, menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang dialami operator sekolah di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 KBB.
Ia menilai, selama ini peran operator sekolah sangat vital bagi jalannya sistem pendidikan, namun justru minim perhatian dari pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Kang Asded panggilan akrab Asep Dedi saat kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) yang dihadiri operator sekolah dari Kecamatan Gunung Halu, Sindangkerta, Rongga, dan sejumlah wilayah di Dapil 5 KBB di Desa Sirnajaya, Rabu (20/5/2026),
Dalam forum tersebut, politisi PKB yang akrab disapa Kang Asded itu menyoroti ketimpangan status kepegawaian dan penghasilan para operator sekolah. Menurutnya, pekerjaan yang dijalankan hampir sama, namun kesejahteraan yang diterima berbeda jauh.
“Operator sekolah punya tanggung jawab besar dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Mereka mengurus data siswa, data guru, sampai pelaporan dana BOS. Tapi perhatian terhadap mereka masih minim,” kata Asep.
Ia menjelaskan, operator sekolah saat ini terdiri dari berbagai status kepegawaian, mulai ASN, PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu, hingga tenaga honorer. Kondisi itu, kata dia, menimbulkan kesenjangan pendapatan yang cukup tajam.
“Beban kerjanya hampir sama, tetapi penghasilannya timpang. Bahkan tenaga honorer sering kali bekerja lebih keras untuk mempertahankan pekerjaannya,” ujarnya.
Asep menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pendidikan di sekolah.
Menurut dia, operator sekolah selama ini menjadi tulang punggung administrasi pendidikan, terutama di tengah sistem digitalisasi layanan pendidikan yang semakin kompleks.
“Kalau operator tidak berjalan optimal, administrasi sekolah juga akan terganggu. Dampaknya bisa luas,” tuturnya.
Selain soal kesejahteraan, Asep juga menyoroti belum adanya anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi operator sekolah dalam APBD KBB Tahun 2026.
Ia mengaku telah menelusuri alokasi anggaran pengembangan tenaga pendidik yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, belum ditemukan pos anggaran yang secara khusus diperuntukkan bagi operator sekolah.
“Jangan sampai anggaran peningkatan kapasitas hanya fokus kepada guru dan kepala sekolah. Operator juga perlu pelatihan teknis dan pendampingan secara rutin,” katanya.
Asep mendorong pemerintah daerah mulai mengalokasikan anggaran khusus pembinaan operator sekolah pada APBD 2027. Menurutnya, pelatihan dan peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas layanan administrasi pendidikan semakin baik.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan operator sekolah agar profesi tersebut memiliki kepastian dan penghargaan yang layak.
“Jangan hanya dianggap sebagai penginput data. Mereka bagian penting dalam sistem pendidikan dan harus mendapat perhatian yang setara,” ucapnya.
Asep menegaskan, penguatan peran operator sekolah menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan pendidikan di Bandung Barat.*
