SATUMEDIA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur baru untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan moratorium tersebut menjadi bagian dari langkah konsolidasi dan penataan program agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang mengatakan, saat ini BGN tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk penggunaan anggaran, pemerataan layanan, hingga efektivitas operasional dapur yang telah beroperasi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026).
Menurut dia, moratorium pembangunan dapur baru dilakukan bersamaan dengan upaya mengoptimalkan pemanfaatan dapur yang sudah ada. BGN menilai masih terdapat ruang untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi layanan dari fasilitas yang telah beroperasi sebelum melakukan ekspansi pembangunan baru.
Selain moratorium, BGN juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok prioritas, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok strategis dalam pencegahan stunting.
Nanik mengungkapkan, evaluasi juga menunjukkan masih terjadi ketimpangan distribusi layanan. Sejumlah wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi memiliki konsentrasi dapur yang relatif tinggi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah 3T masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” katanya.
Untuk memperluas jangkauan layanan di wilayah 3T, BGN tidak semata mengandalkan pembangunan fasilitas baru. Sebaliknya, lembaga tersebut tengah menyiapkan berbagai skema pemanfaatan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi standar operasional program.
Di sisi lain, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” ujar Nanik.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan, penguatan tata kelola program akan dilakukan melalui integrasi data, validasi informasi, peningkatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan sistem yang lebih terukur dan akuntabel.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Agustina.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga yayasan dan komunitas, untuk mendukung perluasan layanan MBG di daerah yang masih minim akses terhadap program tersebut.*
