SATUMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Jabar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, capaian WTP bukan sekadar keberhasilan administratif, melainkan harus menjadi pemicu peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semoga WTP yang diberikan ini merupakan cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM.
Menurut KDM, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan, mulai dari DPRD, perangkat daerah, hingga para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Barat serta BPK RI yang terus memberikan pengawasan, evaluasi, kritik, dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPRD Jabar, BPK RI dan BPK Jabar yang konsisten melakukan evaluasi, kritik, dan saran bagi perbaikan pelayanan di Provinsi Jabar. Juga kepada seluruh pegawai Provinsi Jawa Barat, mulai dari kepala OPD sampai yang menyusun SPJ,” katanya.
Meski berhasil meraih opini WTP, KDM meminta agar proses audit ke depan dilakukan lebih menyeluruh. Ia berharap BPK tidak hanya memeriksa sampel laporan keuangan, tetapi juga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga hasil pemeriksaan menjadi lebih komprehensif.
Dalam kesempatan itu, KDM juga menyoroti sejumlah catatan BPK terkait pengelolaan belanja daerah. Menurutnya, kemampuan fiskal Jawa Barat sejatinya cukup baik dari sisi pendapatan daerah. Namun, realisasi pembangunan kerap terpengaruh oleh keterlambatan dan belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kalau kemampuan berdasarkan pendapatan daerah, sebenarnya relatif tercapai. Yang tidak tercapai adalah dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil,” ujarnya.
KDM berharap BPK dapat membantu memfasilitasi rekonsiliasi antara Pemprov Jabar dan Kementerian Keuangan terkait kewajiban pembayaran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini belum seluruhnya diterima daerah.
Menurut dia, penyelesaian persoalan tersebut penting agar kondisi keuangan daerah menjadi lebih sehat dan pencatatan APBD dapat dituntaskan dengan baik.
Selain itu, KDM mengkritisi pola pencairan dana transfer yang sering kali turun menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kelancaran pembayaran proyek dan pengelolaan fiskal daerah.
“Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan,” katanya.
Di sektor pendidikan, KDM mengakui masih terdapat kelemahan administratif dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tenaga administrasi di banyak sekolah.
“Ini menjadi catatan penting yang akan segera kami evaluasi,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif dan efisien. Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat,” kata Bobby.
Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah DPRD dan Pemprov Jawa Barat dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.*
