SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyiapkan opsi pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 20 hingga 30 persen apabila kondisi keuangan daerah pada penyusunan APBD 2027 tidak mencukupi untuk membiayai program prioritas.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan, kebijakan tersebut menjadi langkah terakhir yang akan ditempuh agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
“Ini jalan terakhir yang kami siapkan jika anggaran tidak memadai. Yang terpenting, program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat tidak sampai terhenti,” ujar Ngatiyana usai meluncurkan Program Peningkatan Mutu (PPM) di Kelurahan Cibeber, Rabu (10/6/2026).
Menurut Ngatiyana, rencana pemotongan TPP telah dikomunikasikan kepada para ASN. Bahkan, sebagian besar pegawai disebut memahami kondisi fiskal daerah dan tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut selama penghematan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia memastikan pemotongan TPP tidak akan diberlakukan pada tahun 2026. Hak ASN tahun ini tetap dibayarkan penuh sesuai alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
“Kalau memang harus dilakukan, kebijakan itu baru berlaku tahun depan. Untuk tahun ini TPP tetap dibayarkan penuh. Kami masih berupaya keras agar langkah ini tidak perlu diambil,” katanya.
Ngatiyana menjelaskan, pengurangan TPP dipertimbangkan sebagai upaya menjaga ruang fiskal pemerintah daerah agar tetap mampu membiayai pembangunan infrastruktur, perbaikan lingkungan, serta berbagai layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Saat ini, Pemkot Cimahi masih melakukan kajian terhadap seluruh pos anggaran. Namun, apabila pendapatan daerah maupun bantuan dari pemerintah pusat tidak mengalami peningkatan signifikan, opsi pemangkasan TPP ASN hingga 30 persen akan menjadi salah satu langkah efisiensi yang disiapkan.
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan menjaga pembangunan tetap berjalan. Prioritas kami tetap kepentingan warga dan keberlanjutan program pembangunan,” ujar Ngatiyana.*
