SATUMEDIA.ID – Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan komprehensif agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.
“Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan sehingga tidak ada lagi pemadaman,” kata Bahlil dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (21/6/2026).
usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menurut Bahlil, persoalan pemadaman yang terjadi saat ini merupakan masalah teknis yang berada dalam kewenangan PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional. Karena itu, ia meminta perusahaan pelat merah tersebut bergerak cepat menyelesaikan berbagai kendala yang ada.
Ia menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional serta memperkuat langkah antisipasi agar gangguan layanan listrik tidak kembali dirasakan masyarakat.
“Saya sudah berbicara dengan Direktur Utama PLN. Saya minta segera dilakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan rakyat,” ujarnya.
Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah telah memberikan arahan yang jelas terkait penanganan persoalan tersebut. Kini, menurut dia, yang dibutuhkan adalah percepatan realisasi langkah-langkah teknis oleh PLN.
Di sisi lain, Bahlil membantah anggapan bahwa pemadaman listrik dipicu oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit. Ia memastikan pasokan energi primer bagi PLN dalam kondisi aman dan telah diantisipasi pemerintah melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang batu bara nasional.
Menurut dia, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan pasokan antara 180 juta hingga 190 juta ton.
“Yang sudah dikontrakkan sekitar 134 juta ton. Artinya, secara pasokan tidak ada masalah. Persoalannya lebih kepada aspek teknis distribusi dan logistik menuju pembangkit,” jelasnya.
Karena itu, Bahlil kembali meminta PLN segera menyelesaikan berbagai kendala teknis yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik. Selain itu, perusahaan juga diminta memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional agar layanan kelistrikan kembali berjalan normal, andal, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat di berbagai daerah.*
