SATUMEDIA.ID – Krisis kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat belum menunjukkan tanda akan berakhir. Bahkan, daftar posisi yang belum memiliki pejabat definitif kembali bertambah setelah dua pejabat memasuki masa pensiun.
Dua jabatan terbaru yang kosong yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Camat Cikalongwetan. Dengan penambahan tersebut, jumlah jabatan strategis yang belum terisi di lingkungan Pemkab Bandung Barat semakin banyak.
Selain BPBD, lima jabatan pimpinan tinggi Pratama juga lama dibiarkan kosong yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Inspektorat.
Informasi yang dihimpun, kekosongan terjadi pada lebih dari 70 jabatan struktural di OPD. Salah satunya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tiga jabatan kepala bidang yang ada diinstansi tersebut hingga sekarang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
Belum lagi, 315 posisi Kepala Sekolah yang hingga kini masih kosong. Untuk sementara masih diisi oleh guru senior di sekolah tersebut, ataupun rangkap jabatan oleh kepala sekolah dari sekolah terdekat.
Ironisnya, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KBB ada satu jabatan kepala bidang yang dibiarkan kosong lebih dari dua tahun. Posisi jabatan itu diisi secara bergantian oleh seorang pelaksana tugas.
Kekosongan jabatan kepala bidang juga terjadi di beberapa dinas lain. Padahal jabatan kepala bidang merupakan jabatan strategis yang ada pada setiap dinas atau instansi.
Adapun tugasnya membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya, menyusun rencana program dan kegiatan bidang, melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan bidang, dan sebagainya.
Seperti diketahui, saat ini sudah mulai pembahasan perencanaan APBD 2027 dan APBD Perubahan 2026. Tentunya, ketiadaan kepala bidang menimbulkan ketidak maksimal dalam penyusunan program kegiatan sekaligus penganggarannya.
Lebih memprihatinkan lagi, jabatan kepala dinas strategis yang sangat berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, juga Bapenda yang sangat berkaitan dengan sumber pendapatan asli daerah (PAD) selama sembilan bulan tak dipimpin pejabat definitif.
Belum lagi, Dinas PUTR yang sangat berkaitan dengan layanan infrastruktur. Dimana, infrastruktur seperti jalan, jembatan hingga irigasi kondisinya baik maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Di sektor pendidikan, persoalan bahkan lebih kompleks. Selain belum memiliki kepala dinas definitif, sebanyak 315 jabatan kepala sekolah negeri di Bandung Barat juga masih kosong. Untuk sementara, posisi tersebut dijalankan oleh guru senior maupun kepala sekolah dari sekolah lain yang merangkap jabatan.
Kekosongan jabatan setingkat kepala dinas yang sudah lebih dari delapan bulan kosong, dan jabatan lainnya tentunya menimbulkan tanda tanya besar. Begitu susahkan mengisi sebuah jabatan?
Kekosongan ratusan jabatan di Pemkab Bandung Barat juga mendapat sorotan dari Ketua Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi.
“Kenapa bisa lama tak terisi? Ini menjadi pertanyaan besar bagi semua masyarakat Bandung Barat. Ada apa ini? Kenapa bisa begini? Kalau saya Suuzon, pasti ada apa-apa. Enggak mungkin lah kalau tidak ada apa-apa, masa dibiarkan kosong berbulan-bulan bahkan ada yang sudah hampir setahun,” kata Yacob.
Oleh karena itu, Yacob mendorong Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk secepatnya melakukan pengisian. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi preseden buruk dan menggangu kinerja pemerintahan.
Berlarut-larutnya pengisian jabatan pada akhirnya menimbulkan pelbagai prasangka. Baik itu di internal pemerintah maupun masyarakat luar.
Tentunya, membiarkan jabatan terlalu lama kosong bakal berpengaruh pada kinerja pemerintahan. Menjadikan roda pemerintahan tidak ideal. Terlebih jika kekosongan terjadi pada OPD strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Seperti halnya, ketika membeli rumah. Kemudian tak ditinggali dibiarkan kosong, tidak hanya membuat kotor, namun perlahan tapi pasti bakal rusak.
Pembanding Kabupaten Bandung
Mari kita bandingkan dengan kabupaten tetangga, Kabupaten Bandung. Berdasarkan catatan Satumedia.id, di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna, hanya dalam jangka waktu tujuh bulan sudah lima kali melakukan rotasi, mutasi, dan promosi.
Pada bulan puasa lalu, Bupati Bandung melantik Dicky Anugrah sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Muhamad Hairun sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bandung, serta dr. H. Mulja Munadjat sebagai Kepala DP2KBP3A Kabupaten Bandung.
Selain itu, dr. Hj. Yuli Irnawaty Mosjasari dilantik sebagai Direktur RSUD Otista, dr. H. Yani Sumpena Muchtar sebagai Direktur RSUD Cicalengka, Mochamad Usman sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bandung, serta Dr. Ir. Erwin Rinaldi sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bandung.
Pada 1 April 2026, dilantik 56 pejabat administrator dan pengawas. Terdiri dari 24 pejabat administrator dan 32 pejabat pengawas.
Kemudian pada 10 Juni 2026, dilakukan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak empat pejabat eselon II resmi menduduki jabatan baru. Mereka yakni Enjang Wahyudin sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tatang Kusnawan sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Wahyudin sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, serta Erwan Kusuma Hermawan sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Bandung.
Kemudian, pada 3 Juli 2026 dilakukan pelantikan terhadap empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Hanya berselang tiga hari, tepatnya 6 Juli 2024 kembali dilakukan pelantikan 24 pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, serta satu pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan dua pejabat fungsional auditor di lingkungan Pemkab Bandung.
Bagaimana pun juga, ratusan jabatan kosong di Pemkab Bandung Barat saat ini berpotensi menghambat pelayanan publik, memperlambat pelaksanaan program pembangunan, menurunkan efektivitas penyerapan anggaran, hingga mengganggu pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN).
Semakin lama kekosongan jabatan dibiarkan, semakin besar pula tantangan yang dihadapi birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.
Publik pun kini menunggu langkah konkret Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail untuk segera mengakhiri kekosongan yang telah berlangsung berbulan-bulan di sejumlah posisi strategis. *
Penulis Dicky Mawardi wartawan Satumedia.id
