SATUMEDIA.ID – Pemerintah menargetkan pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Selama periode tersebut, pemerintah akan mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul sekaligus menyusun langkah perbaikan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Zulkifli mengatakan pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk merapikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan maupun potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan MBG.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” ungkap Zulkifli dikutip dari laman Setpres.
Ia menjelaskan, selama masa pembenahan itu pemerintah akan melakukan kajian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program prioritas tersebut. Hasil evaluasi nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar penetapan kebijakan lanjutan.
Menurut Zulkifli, setelah proses kajian selesai, pemerintah akan menyampaikan hasilnya kepada Presiden untuk memperoleh arahan terkait langkah-langkah yang akan diterapkan dalam penyempurnaan program MBG.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ungkapnya.
Dalam evaluasi awal, pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi. Mulai dari dugaan penyalahgunaan program, ketepatan penetapan lokasi penerima manfaat, hingga masih adanya titik layanan yang telah ditetapkan tetapi belum didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” tuturnya.
Pemerintah berharap pembenahan yang ditargetkan rampung dalam satu bulan tersebut dapat memperkuat tata kelola Program MBG sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran, transparan, dan didukung kesiapan infrastruktur layanan di seluruh daerah.*
