Rakor di Jabar, Nusron Dorong Layanan Pertanahan Lebih Cepat dengan Skema 10 Hari

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.(Dok.Kementerian ATR/BPN).**

SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jawa Barat untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan yang lebih pasti, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Nusron menilai keberhasilan reformasi layanan pertanahan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), terutama dalam proses verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penyelesaian akta jual beli (AJB).

“Tujuan utama pelayanan publik adalah memberikan kepastian dan kemudahan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pelayanan harus memiliki standar waktu yang jelas sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Daerah dari Sektor Pertanahan di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (28/7/2026).

Ia mengungkapkan, sekitar 75 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan pertanahan. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah terus melakukan pembenahan sistem agar proses administrasi pertanahan berlangsung lebih efektif dan efisien.

Salah satu inovasi yang tengah disiapkan ialah layanan Peralihan Hak 10 Hari. Dalam skema tersebut, proses verifikasi BPHTB ditargetkan selesai dalam tiga hari, pembuatan akta jual beli oleh PPAT selama dua hari, kemudian penyelesaian proses di Kantor Pertanahan maksimal lima hari setelah pemohon melunasi Surat Perintah Setor (SPS) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mendukung percepatan itu, Kementerian ATR/BPN akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) yang mengatur percepatan verifikasi BPHTB.

“Kami ingin seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. Dengan sinergi Bapenda dan PPAT, target percepatan layanan pertanahan akan lebih mudah diwujudkan,” kata Nusron.

Selain mempercepat proses peralihan hak, Kementerian ATR/BPN juga mengembangkan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari yang telah diuji coba di sejumlah Kantor Pertanahan dalam dua bulan terakhir.

Melalui sistem tersebut, masyarakat akan memperoleh jadwal pengukuran maksimal tujuh hari setelah pendaftaran dan pembayaran PNBP. Setelah pengukuran dilakukan, penyusunan peta bidang tanah ditargetkan selesai dalam waktu paling lama lima hari sehingga keseluruhan proses dapat dirampungkan maksimal 12 hari.

Menurut Nusron, kepastian waktu pelayanan menjadi salah satu fokus utama reformasi birokrasi di sektor pertanahan agar masyarakat tidak lagi menghadapi proses yang berlarut-larut.

Dalam rapat koordinasi itu, Nusron didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.*

Pos terkait