Stunting Kabupaten Bandung Turun, Dede Yusuf Ingatkan Masih di Atas Rata-rata Nasional

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Asistensi Perencanaan Daerah dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Gedung Oryza Sativa, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (28/7/2026).(Istimewa).**

SATUMEDIA.ID – Kabupaten Bandung masih menghadapi pekerjaan rumah dalam menekan angka stunting. Meski prevalensinya turun menjadi 24,1 persen pada 2024, angkanya masih berada di atas rata-rata nasional dan Jawa Barat. Kondisi itu dinilai membutuhkan penguatan perencanaan pembangunan berbasis data serta kolaborasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Asistensi Perencanaan Daerah dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting di Gedung Oryza Sativa, Kompleks Pemkab Bandung, Selasa (28/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) itu dihadiri jajaran perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam percepatan penurunan stunting.

Dalam paparannya, Dede Yusuf menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan kesehatan, melainkan isu strategis pembangunan yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Menurut dia, upaya penanganan stunting juga berkaitan dengan pencapaian sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari penghapusan kelaparan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pengentasan kemiskinan.

“Upaya mencegah stunting merupakan investasi jangka panjang. Anak-anak harus dipastikan tumbuh sehat, cerdas, dan produktif agar mampu menjadi generasi unggul di masa depan,” kata Dede Yusuf.

Ia menjelaskan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang umumnya terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dampaknya tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, produktivitas, hingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dipaparkannya, prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 24,1 persen. Angka tersebut turun 5,1 poin dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dede Yusuf, keberhasilan menurunkan angka stunting sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kesehatan ibu dan anak. Pemerintah daerah juga didorong mengintegrasikan program lintas sektor dengan dukungan anggaran yang memadai agar intervensi spesifik maupun sensitif dapat berjalan berkelanjutan.

Ia menyebut sedikitnya empat prioritas yang perlu diperkuat, yakni intervensi pada 1.000 HPK, pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyediaan sanitasi serta akses air bersih, serta pendampingan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting.

Selain itu, Dede Yusuf menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam proses perencanaan pembangunan. Ia mendorong pemerintah daerah membangun sistem data terintegrasi yang memuat informasi mengenai ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, hingga perkembangan anak selama 1.000 HPK.

Menurut dia, sistem tersebut akan memudahkan pemerintah memantau perkembangan secara real time, memastikan intervensi tepat sasaran, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah.

“Perencanaan yang baik hanya dapat dihasilkan dari data yang akurat, analisis yang tepat, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dede Yusuf.

Ia juga mengajak pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan kader Posyandu memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Kegiatan asistensi tersebut sekaligus menjadi forum bagi Bapperida Kabupaten Bandung untuk memperkuat penyusunan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning). Melalui pendekatan itu, setiap program diharapkan mampu menjawab akar persoalan stunting secara lebih efektif sehingga target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Bandung dapat tercapai.*

Pos terkait