Dede Yusuf Ungkap Praktik Percaloan Masih Menghambat Program PTSL

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi.(Dicky Mawardi/Satumedia).**

SATUMEDIA.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seharusnya memudahkan masyarakat memperoleh sertipikat tanah, bukan justru menjadi ladang praktik percaloan maupun pungutan liar (pungli). Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengawal pelaksanaan program agar manfaat subsidi dari pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Dede Yusuf saat menghadiri penyerahan sertipikat dan sosialisasi Program PTSL di Kampung Cidadap, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (10/7/2026). Dalam agenda yang sama, ia juga mengunjungi kawasan wisata Geo Theater Hawu Pabeasan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Fraksi Partai Demokrat RM Hasbi Pratama Arya Agung, Camat Padalarang Hendi Setiyadi, Kepala Desa Padalarang Karom, dan lainnya.

Menurut Dede, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar setiap tahun untuk mempercepat sertipikasi tanah melalui Program PTSL. Namun, tujuan tersebut kerap tidak tercapai secara maksimal karena masih adanya pihak-pihak yang memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme program.

Dede Yusuf menilai praktik percaloan masih membayangi pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut dia, keberadaan calo membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya yang semestinya tidak perlu, sehingga tujuan pemerintah menghadirkan layanan sertipikasi tanah yang murah dan mudah belum sepenuhnya tercapai.

Ia mengatakan, masih ada pihak yang memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat dengan menawarkan bantuan pengurusan sertipikat. Warga kemudian diyakinkan bahwa proses administrasi harus melalui notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mediator, atau perantara lainnya. Akibatnya, biaya pengurusan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“”Program PTSL merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, jangan sampai muncul pungutan atau biaya tambahan di luar ketentuan yang justru memberatkan warga. Negara sudah menanggung sebagian besar biaya pengukuran dan pengurusan sertifikat agar masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum atas tanahnya dengan biaya yang terjangkau,” kata Dede.

Menurutnya, praktik semacam itu tidak boleh terus dibiarkan karena dapat mengurangi manfaat Program PTSL bagi masyarakat. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar agar warga bisa memperoleh sertifikat tanah dengan proses yang lebih sederhana dan biaya yang terjangkau.

“Yang masih menjadi persoalan adalah keberadaan calo maupun perantara yang menawarkan jasa pengurusan dengan alasan mempercepat proses. Masyarakat kemudian diarahkan menggunakan notaris, PPAT, mediator, atau pihak lain sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih besar. Praktik seperti ini harus dihentikan karena bertentangan dengan tujuan Program PTSL,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dede menjelaskan Program PTSL tidak hanya bertujuan mempercepat penerbitan sertipikat tanah, tetapi juga mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta (One Single Data Map Policy). Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan basis data pertanahan yang terintegrasi sekaligus memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Menurut dia, penerapan sertipikat elektronik juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keamanan dokumen pertanahan. Dengan sistem digital, proses verifikasi kepemilikan akan lebih mudah dilakukan sekaligus mengurangi risiko pemalsuan maupun sertifikat ganda.

Program PTSL juga menjadi bagian dari Kebijakan Satu Peta untuk mewujudkan data pertanahan yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Melalui sertipikat elektronik, pemerintah ingin memastikan status kepemilikan tanah lebih jelas, proses administrasi lebih mudah, serta meminimalkan risiko pemalsuan dokumen,” tuturnya.

Dede juga meminta pemerintah memperluas sosialisasi mengenai prosedur dan biaya resmi Program PTSL hingga ke tingkat desa. Ia meyakini masyarakat yang memahami mekanisme program tidak akan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu calo ataupun pihak-pihak yang mencari keuntungan dari proses pengurusan sertipikat.

Ia turut mengapresiasi Pemerintah Desa Padalarang yang dinilai aktif mendampingi masyarakat mengikuti Program PTSL sehingga pelaksanaannya berjalan lebih transparan.

“”Saya berharap sosialisasi mengenai mekanisme dan biaya resmi PTSL terus diperkuat hingga tingkat desa. Semakin masyarakat memahami prosedurnya, semakin kecil peluang calo memanfaatkan ketidaktahuan warga. Pemerintah desa juga harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan agar masyarakat bisa mengurus sertifikat secara langsung tanpa melalui perantara,” ucap Dede.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bandung Barat, Gunung Jayalaksana, mengatakan target Program PTSL di Kabupaten Bandung Barat pada 2026 mencapai 25.000 bidang tanah.

Ia menegaskan biaya persiapan PTSL di wilayah Pulau Jawa telah ditetapkan sebesar Rp150.000 sesuai ketentuan yang berlaku dan dikelola oleh pemerintah desa. Di luar biaya tersebut, masyarakat tidak dipungut biaya lain karena seluruh proses utama telah disubsidi pemerintah.

“Kalau untuk PTSL, yang diatur itu Rp150 ribu. Di luar itu tidak ada pungutan apa pun. Program ini pada dasarnya gratis karena sudah disubsidi negara,” kata Gunung.

Gunung mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi pungutan liar selama pelaksanaan Program PTSL. Menurut dia, laporan masyarakat menjadi kunci untuk menindak oknum yang menyalahgunakan program tersebut.

“Kalau ada pungli tentu bisa dilaporkan. Hanya saja sering kali masyarakat sendiri tidak mau melapor karena saling mengenal atau berada dalam lingkungan yang sama,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat semakin memahami bahwa Program PTSL merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Selain melindungi hak masyarakat, sertifikat tanah juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai agunan serta menjadi aset yang diwariskan kepada generasi berikutnya.*

Pos terkait