SATUMEDIA.ID – Komisi II DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp3,23 triliun pada Tahun Anggaran 2027.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat sejumlah program prioritas nasional, mulai dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, hingga percepatan pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” ujar Nusron.
Selain mengusulkan tambahan anggaran, Nusron juga memaparkan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2027 yang mencapai Rp10,61 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung program manajemen kementerian, pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
Menurut Nusron, alokasi anggaran tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, dan memperkuat tata ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam paparannya, Nusron juga melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga 6 Juni 2026 yang telah mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 35,40 persen.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN, khususnya terkait penyerapan anggaran yang dinilai menunjukkan tren positif.
Ia menegaskan Komisi II DPR RI menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 Kementerian ATR/BPN dan mendukung penuh usulan tambahan anggaran yang diajukan pemerintah.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat mendatang,” kata Dede.
Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat berbagai program prioritas yang berkaitan dengan layanan pertanahan, penataan ruang, dan pembangunan nasional pada tahun 2027.*
