SATUMEDIA.ID – Pembangunan dan peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pemkab Bandung mengarahkan penyesuaian anggaran untuk memperkuat belanja pembangunan, terutama infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang dinilai berkaitan langsung dengan konektivitas, aktivitas ekonomi, serta pelayanan dasar masyarakat.
Prioritas tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bandung 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Senin (31/8/2026).
Dadang yang akrab dipanggil KDS mengatakan, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan program pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Penyesuaian tidak hanya dilakukan pada struktur pendapatan dan belanja, tetapi juga pembiayaan serta target kinerja pembangunan.
Menurut dia, perubahan anggaran harus diarahkan agar belanja pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu ruang yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran tersebut. Pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan infrastruktur, serta irigasi diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
Perbaikan infrastruktur juga diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung.
Di sisi lain, Pemkab Bandung berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi potensi pajak dan sumber pendapatan daerah dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal yang dapat digunakan membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
KDS menilai, peningkatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan pengelolaan belanja yang lebih efektif.
“Semakin kuat pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @prokompimkabbandung, Selasa (1/9/2026).
Selain rancangan perubahan APBD, dalam rapat paripurna tersebut KDS menyampaikan pengantar dua Raperda.
Keduanya yakni Raperda tentang Perubahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.*





