SATUMEDIA.ID – Warga Desa Mekarwangi, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mendadak kehilangan akses utama untuk keluar dan masuk perkampungan.
Jalan Inpres yang selama ini menjadi satu-satunya jalur penghubung warga ditutup total oleh PT Humala Abadi Raya Nusantara, perusahaan yang mengerjakan proyek perbaikan jalan tersebut.
Penutupan itu dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada warga. Akibatnya, masyarakat mengaku kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Informasi mengenai penutupan jalan baru diketahui warga pada Selasa (1/9/2026).
Asep (30), warga setempat, mengatakan dirinya mengetahui jalan tersebut ditutup ketika hendak meninggalkan kampung.
“Begitu kami mau keluar, ternyata aksesnya sudah ditutup. Kami sama sekali tidak menerima informasi sebelumnya. Tiba-tiba saja jalan tidak dapat dilewati,” ujar Asep, Rabu (2/9/2026).
Asep menuturkan, warga tidak mengetahui secara pasti alasan penutupan tersebut. Mereka hanya mendengar adanya persoalan pembayaran pekerjaan antara pihak pelaksana proyek dan instansi yang berkaitan dengan pembangunan jalan.
Menurut dia, persoalan tersebut seharusnya tidak berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggunakan jalan.
“Kalau memang ada masalah pembayaran, warga tidak tahu-menahu soal itu. Kami hanya menggunakan jalan ini untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Penutupan Jalan Inpres menjadi persoalan serius lantaran tidak tersedia jalur darat lain yang dapat digunakan warga.
Akses alternatif yang tersisa adalah menyeberangi sungai di sekitar perkampungan.
Warga dapat menggunakan perahu untuk menyeberang. Namun, dalam kondisi tertentu, mereka bahkan harus mempertaruhkan keselamatan dengan berenang melintasi sungai.
“Bayangkan kalau air sungai sedang besar. Mau tidak mau kami harus mencari cara lain untuk keluar. Kondisi seperti ini tentu sangat berbahaya,” kata Asep.
Dia paling mengkhawatirkan kondisi tersebut ketika terjadi keadaan darurat, terutama jika ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis.
Menurutnya, akses menuju puskesmas atau rumah sakit akan menjadi persoalan apabila jalan utama tetap ditutup.
“Kalau ada orang sakit yang harus segera dibawa berobat, kami harus lewat mana? Tidak mungkin dalam kondisi darurat harus menunggu atau mempertaruhkan keselamatan dengan menyeberangi sungai,” ujarnya.
Asep menjelaskan, berdasarkan informasi yang diketahui warga, perbaikan Jalan Inpres merupakan pekerjaan yang diupayakan pemerintah desa dengan melibatkan pihak swasta sebagai pelaksana.
PT Humala Abadi Raya Nusantara kemudian mengerjakan proyek perbaikan jalan tersebut.
Namun, masyarakat mengaku tidak pernah mengetahui secara rinci kesepakatan antara pihak desa dengan perusahaan, termasuk mengenai pengaturan akses warga.
“Yang kami pahami, jalan ini diperbaiki melalui kerja sama desa dengan pihak pelaksana. Mengenai isi kontraknya seperti apa, kami tidak pernah mendapatkan penjelasan,” tuturnya.
Asep menduga penutupan jalan berkaitan dengan pembayaran pekerjaan yang disebut belum diselesaikan hingga sekitar 12 bulan.
Dia memahami pihak pelaksana memiliki kepentingan untuk menagih haknya. Namun, menurut dia, masyarakat tidak semestinya menjadi pihak yang dirugikan.
“Kalau memang pembayaran belum beres, tentu perusahaan punya hak untuk menuntut penyelesaiannya. Tetapi jangan sampai cara yang ditempuh membuat warga kehilangan akses,” ucap Asep.
Keresahan warga bertambah setelah muncul kabar bahwa jalan yang sudah diperbaiki tersebut berpotensi dibongkar kembali apabila persoalan pembayaran tidak segera menemukan titik temu.
Asep mengatakan informasi tersebut masih sebatas kabar yang beredar di tengah masyarakat sehingga perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
“Kami mendengar ada kemungkinan jalan ini dibongkar lagi, tetapi kami belum tahu apakah informasi tersebut benar. Kami berharap jangan sampai itu terjadi karena dampaknya akan sangat berat bagi warga,” katanya.
Dia berharap pemerintah desa dan pemerintah daerah segera mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Warga, kata Asep, tidak ingin kepentingan masyarakat terabaikan akibat persoalan antara pelaksana proyek dan pihak yang berkewajiban membayar.
“Yang kami minta sebenarnya sederhana, akses jalan jangan ditutup. Kalau ada persoalan pekerjaan atau pembayaran, silakan diselesaikan oleh pihak yang berkepentingan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Asep juga meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turun tangan agar akses tersebut segera kembali dibuka.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan jalan tersebut untuk bekerja, bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Kami hanya ingin bisa beraktivitas seperti biasa dan memiliki jalan yang aman untuk keluar-masuk kampung. Jangan sampai masyarakat yang tidak terlibat justru paling merasakan dampaknya,” kata Asep.*
