SATUMEDIA.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai merumuskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di The Plantation Cafe & Resto, Kecamatan Cisarua, Rabu (12/2/2026),
Forum yang mengusung tema “Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat” ini menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUTR KBB, Aan Sopian Gentiana, mengatakan kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, efisiensi logistik, serta penguatan penataan ruang yang berkelanjutan.
Menurut Aan, pembangunan jalan dan jembatan, penguatan sistem drainase, pengelolaan sumber daya air, sanitasi, serta penataan ruang menjadi sektor strategis yang akan diprioritaskan dalam RKPD 2027.
“Infrastruktur merupakan pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur yang andal, konektivitas antarwilayah semakin kuat, biaya distribusi bisa ditekan, dan peluang investasi akan semakin terbuka,” ujarnya.
Forum konsultasi publik tersebut dihadiri perwakilan kepala badan dan dinas, para camat se-Kabupaten Bandung Barat, narasumber, serta berbagai pemangku kepentingan. Selain menyusun arah kebijakan pembangunan fisik, peserta juga membahas strategi peningkatan pelayanan publik di lingkungan DPUTR.
Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain percepatan layanan teknis, transparansi proses perizinan dan rekomendasi teknis, kemudahan akses informasi, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat agar lebih responsif dan akuntabel.
Aan mengakui bahwa tantangan pembangunan infrastruktur tidak lepas dari keterbatasan sumber daya dan kompleksitas kondisi lapangan. Karena itu, masukan dari berbagai pihak dinilai penting agar perencanaan yang disusun lebih terukur dan tepat sasaran.
Ia berharap forum konsultasi publik ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Dinas PUTR Tahun Anggaran 2027.
“Target kami adalah menghadirkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mampu memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Hasil forum ini selanjutnya akan menjadi bahan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2027.*
