SATUMEDIA.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Nur Djulaeha menegaskan, sanksi harus dijatuhkan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menyebabkan keracunan massal di Kecamatan Cipongkor.
“Pemberian sanksi perlu dijatuhkan kepada SPPG yang lalai dalam SOP sehingga menyebabkan terjadinya keracunan ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor,” tegas Nur Djulaeha saat dihubungi, Selasa (23/9/2025).
Hanya saja, lanjut politisi PKS ini, jangan sampai sanksi yang dijatuhkan mengganggu program makan bergizi gratis (MBG) yang harusnya diterima siswa.
“Sanksi tetap harus dijatuhkan, karena kan akibat kelalaiannya menyebabkan terjadinya keracunan massal yang bisa berakibat fatal. Yang jelas, jika sampai dicabut izin usahanya, penerima program ini tidak terganggu. Perlu solusi yang baik buat semuanya,” tutur Nur.
Terkait hal tersebut, Nur mengatakan, Komisi IV akan mengundang dinas terkait, dan pengelola dapur SPPG untuk mengevaluasi penyelenggaraan MBG di Bandung Barat.
“Selama ini banyak laporan soal kualitas menu MBG. Dan kini, kasus keracunan massal di Cipongkor menjadi yang terbesar, dengan jumlah korban mencapai ratusan siswa,” sebutnya.
Ia menambahkan pasca mendapatkan kabar adanya keracunan massal MBG, pihaknya langsung memantau ke lokasi melalui Wakil Ketua Komisi IV, Mu’min Darjatulloh.
“Jadi kemarin kan begitu kejadian langsung laporan Pak Mu’min akan ke lokasi untik memantau sejauh mana perkembangannya,” ujarnya.
Ia membeberkan, menu MBG kerap jauh dari kata layak. “Kadang hanya telur, tahu, dan tempe. Sekolah negeri maupun swasta sama-sama mengeluh. Ada juga laporan telur dan kentang dipotong kecil-kecil, pisang berulat, hingga sayur yang ditemukan lintah kecil,” katanya.
“Lemahnya kontrol kualitas menjadi akar persoalan. “Pengawasan jelas tidak berjalan baik, sehingga penyelenggaraan MBG justru menimbulkan masalah serius,” tegasnya.
Nur menekankan, penerapan SOP dalam penyelenggaraan MBG adalah harga mati. “Petunjuk pelaksanaan dan teknis harus benar-benar dijalankan agar tujuan empat sehat lima sempurna tercapai. Bukan asal masak,” tegasnya.
Namun, ia menyoroti adanya indikasi bahwa program ini hanya dijadikan ajang proyek oleh oknum tertentu. “Dengan nominal Rp15 ribu, harusnya anak-anak bisa mendapat menu bergizi. Tapi kenyataannya? Kualitas tidak dijaga, yang dikejar justru keuntungan,” sindir Nur.
Menurutnya, insiden keracunan massal bukanlah hal yang bisa ditoleransi. “Ini soal nyawa anak-anak. Mereka harus bertanggung jawab karena jelas-jelas mengabaikan keselamatan,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dalam program tersebut. “Kemana saja ahli gizi yang seharusnya mengawasi kualitas menu MBG? Kok bisa sampai terjadi kejadian ini,” ujarnya.
Nur juga menyebut, evaluasi terhadap MBG bukan hanya desakan DPRD, tetapi juga sudah menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Kami mendapat informasi bahwa Istana pun akan segera melakukan evaluasi karena program MBG ini dianggap tidak efektif,” tandasnya.*
