SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta tradisi berpikir kritis tetap hidup di lingkungan akademik, termasuk di kampus yang berstatus semi-kedinasan.
Menurut Nusron, kampus tidak boleh menjadi ruang yang hanya menerima satu sudut pandang. Sebaliknya, mahasiswa perlu diberi kesempatan bertemu dengan berbagai pemikiran, termasuk gagasan yang kritis terhadap pemerintah maupun kebijakan negara.
Pesan itu disampaikan Nusron saat membuka kuliah umum di Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (4/9/2026).
Kuliah umum bertajuk “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” tersebut menghadirkan pengamat filsafat Rocky Gerung sebagai salah satu narasumber.
Nusron mengatakan, keberadaan pembicara dengan pandangan berbeda justru penting untuk membangun budaya akademik yang sehat.
Ia meminta civitas akademika Politeknik Agraria STPN tidak ragu menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki pandangan kritis, termasuk terhadap pemerintah dan kebijakan Kementerian ATR/BPN.
“Jangan sampai tradisi dialektika berpikir berhenti hanya karena kita berada di kampus semi-kedinasan. Justru ruang akademik harus terbuka terhadap kritik, termasuk kritik terhadap negara dan kebijakan yang kami jalankan,” kata Nusron.
Nusron menjelaskan, perbedaan pendapat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Menurut dia, pertukaran gagasan justru dapat memperluas perspektif seseorang.
Ia kemudian menggunakan perumpamaan sederhana mengenai pertukaran apel untuk menjelaskan perbedaan antara berbagi benda dan berbagi pemikiran.
Jika dua orang memiliki satu apel kemudian saling bertukar, kata Nusron, jumlah apel yang dimiliki masing-masing tidak berubah. Namun, kondisi berbeda terjadi ketika yang dipertukarkan adalah gagasan.
“Kalau yang kita tukarkan adalah pemikiran, masing-masing akan pulang dengan tambahan perspektif. Karena itu, perbedaan pemikiran harus diberi ruang untuk dipertukarkan,” ujarnya.
Ia berharap kuliah umum dan forum diskusi semacam itu dapat menjadi bagian dari budaya akademik di Politeknik Agraria STPN.
Nusron menilai semakin banyak gagasan yang didengar dan diperdebatkan, semakin luas pula wawasan mahasiswa dalam melihat sebuah persoalan.
“Dengan saling berbagi pendapat, kita tidak hanya mendapatkan satu sudut pandang. Kita menjadi lebih kaya dalam melihat persoalan,” kata dia.
Sementara itu, Rocky Gerung menekankan pentingnya perdebatan dalam membangun tradisi berpikir di lingkungan akademik.
Menurut Rocky, sebuah pemikiran justru kehilangan fungsi intelektualnya apabila tidak membuka ruang untuk dipertanyakan atau dibantah.
“Kalau sebuah pikiran tidak boleh dibantah, itu bukan lagi pikiran. Pikiran harus diuji dan diperdebatkan. Berbeda dengan doa yang memang tidak untuk dibantah,” ujar Rocky.
Di hadapan para taruna dan taruni Politeknik Agraria STPN, Rocky juga menggunakan pendekatan filsafat untuk mengajak peserta mengurai berbagai konsep hingga menemukan akar persoalannya.
Ia mengatakan, cara berpikir filosofis diperlukan agar seseorang tidak berhenti pada permukaan sebuah persoalan.
“Saya ingin mengajak peserta membongkar akar dari setiap konsep. Seperti menggali tanah untuk menemukan akar, kita juga perlu membongkar pikiran agar hal-hal yang tersembunyi di balik kepentingan politik dapat terlihat,” katanya.
Dalam pemaparannya, Rocky juga membahas bagaimana tanah dapat dimaknai secara berbeda oleh masyarakat, negara, maupun korporasi.
Bagi masyarakat adat, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai benda atau aset. Tanah memiliki hubungan dengan kehidupan, identitas, serta warisan leluhur.
Sementara bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai aturan dan sistem hukum.
Adapun bagi korporasi, tanah cenderung diposisikan sebagai komoditas yang mempunyai nilai ekonomi dan bisnis.
Perbedaan cara pandang tersebut, menurut Rocky, menunjukkan bahwa persoalan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial, politik, hukum, budaya, dan ekonomi.
Kuliah umum tersebut diikuti sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Agraria STPN, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, serta lebih dari 500 taruna dan taruni Politeknik Agraria STPN.*
