SATUMEDIA.ID – Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat penghargaan JDIHN Award dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik IX Tahun 2024 untuk kategori Kabupaten.
Piagam penghargaan JDIH Award diserahkan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Ekatjahjana kepada Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Ade Zakir di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Ekatjahjana mengatakan, JDIH Award sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIHN.
“Kepada anggota JDIHN yang
mendapat penghargaan, saya sampaikan ucapan selamat atas prestasi
yang diraih dan sekaligus ucapan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan
komitmen dalam memajukan JDIHN,” kata Widodo Ekatjahjana.
Ia berharap prestasi yang telah dicapai dapat menginspirasi anggota JDIHN lainnya untuk meningkatkan pengelolaan JDIHN masing-masing di instansinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan
berbagai inovasi peningkatan pelayanan publik.
“Prestasi yang Saudara torehkan hari
ini akan menjadi catatan sejarah dalam pembangunan hukum di tanah air,” ujarnya.
Menurutnya, dengan diterbitkannya hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH di tahun 2024, semua anggota JDIHN dapat melakukan evaluasi internal dan pembenahan dalam pengelolaan JDIH masing-masing. Sehingga di tahun 2025 nanti dapat memberikan
kinerja yang terbaik.
“Semoga kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas kita semua dalam mengelola
JDIHN sebagai satu-satunya Khazanah Dokumen Hukum Indonesia, maksimal
mendorong pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih berliterasi hukum,
dan patuh hukum dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tukasnya.
Terpisah, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir mengatakan, JDIH KBB yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda KBB memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait produk hukum dan informasi hukum.
“JDIH KBB digunakan sebagai media publikasi online seputar perkembangan dan informasi terbaru dari produk hukum Pemkab Bandung Barat ,” kata Ade Zakir.
Menurutnya, melalui JDIH diharapkan kebijakan hukum yang dihasilkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
“Sehingga tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di Bandung Barat dapat tercipta dengan baik,” tukasnya.*
