SATUMEDIA.ID – Gabungan Koalisi 6 Serikat Pekerja Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu KBB, Kompleks Permata Cimahi, Selasa (22/10/2024).
Massa buruh yang berjumlah 209 orang itu mendatangani Kantor Bawaslu KBB bukan salah menggelar unjuk rasa. Bukan pula untuk menyuarakan tuntutan upah, namun prihatin dengan ramainya pemberitaan dugaan bermain politiknya oknum ASN dan aparat desa di Pilkada KBB.
“Ramai soal dugaan aparat yang bermain politik di media sosial, kemudian diangkat pula oleh media massa resmi. Nah, kami ingin mengetahui sampai sejauh mana tindaklanjutnya, karena setahu kami belum mengambil langkah nyata,” kata Koordinator Koalisi 6 Serikat Pekerja KBB, Dede Rahmat.
Ia pun mendesak Bawaslu KBB tidak hanya menunggu laporan atau aduan dari masyarakat. Tapi harus jemput bola atas semua dugaan berbagai pelanggaran yang viral di media sosial maupun media massa resmi.
“Jika tidak melakukan tindakan, berarti Bawaslu KBB macan ompong tak punya tajj. Bisa saja nantinya kami memberikan rapor merah atas kinerja Bawaslu KBB,” tandasnya.
Selain mensupport Bawaslu KBB, lanjut Dede, Koalisi 6 Serikat Pekerja KBB juga menyampaikan fakta bahwa di beberapa kali penyelenggaraan pemilu, tepat di hari pencoblosan tak meliburkan.
“Seperti Pemilu Serentak lalu, sejumlah perusahaan tak meliburkan pekerjanya. Mengakalinya dengan shift, setelah selesai mencoblos harus bekerja seperti biasa. Padahal pemerintah sudah menetapkan sebagai libur nasional. Oleh karena itu, kami minta Bawaslu menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada perusahaan,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bawaslu KBB,
Riza Nasrul Falah menjelaskan, pihaknya sudah membentuk Tim Cyber di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Setiap dugaan pelanggaran Pilkada KBB diklarifikasi.
“Jadi kami menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran. Nanti tim cyber memilah manakah yang masuk kategori pelanggaran atau tidak. Yang masuk dugaan pelanggaran kami tindaklanjuti,” tandasnya.
Sementara itu, terkait hari libur di hari pencoblosan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB.
“Kami tak bisa bekerja sendiri, tentunya harus berkoordinasi dengan institusi berwenang soal hari libur ini. Kita juga harus mengetahui, berapa jumlah pekerja KBB yang memiliki hak pilih di KBB,” tandasnya.*
