SATUMEDIA.ID – Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan.
“Serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah (RAD) layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah,” kata Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga pada Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 di Plaza Mekarsari, Ngamprah, Senin (28/10/2024).
Oleh karena itu, lanjutnya, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan.
Menurut, momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan.
“Sebagai subjek pembangunan sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan. Bahkan pada agenda SGDs (Sustainable Development Goals) Perserikatan Bangsa Bangsa yang merupakan agenda global,” sebutnya.
Pada sebagian yang lain, pemuda masih membutuhkan layanan pemberdayaan untuk membangun potensi yang masih terpendam hingga potensi tersebut menjadi kekuatan dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.
Menurutnya, harapan kepada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan adalah tepat adanya, karena pada hakikatnya pemuda adalah pemilik masa depan. Hasil pencapaian hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP.
Sebagai indikator kualitas kepemudaan pada tahun 2024 secara nasional, Indeks Pembangunan Pemuda berada pada 56,33 persen, dengan rincian capaian domain Pendidikan sebesar 70,00 persen, domain kesehatan dan kesejahteraan sebesar 65,00 persen, domain gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen.
Sementara itu domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45,00 persen dan domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.
“Semoga peringatan ini dapat dijadikan sebuah momentum untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pembangunan Bandung Barat yang kita cintai ini,” tukasnya.(Diskominfotik KBB).*
