SATUMEDIA.ID – Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipastikan akan dimintai penjelasan oleh DPRD KBB terkait seleksi terbuka lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau open bidding.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi, Jumat (20/12/2024).
Padahal, dikatakannya, dari
awal, baik Pemkab maupun DPRD sudah sepakat harus ada perbaikan-perbaikan birokrasi. Tidak boleh persoalan open bidding seperti sebelumnya terjadi lagi.
“Namun apa yang terjadi, Pemkab Bandung Barat tiba-tiba melaksanakan open bidding.
Enggak beres kalau gini, ini gimana. Kan kemarin sudah sepakat ingin ada perbaikan dan perubahan di pemerintahan,” kata Muhammad Mahdi.
Ia melihat kondisi seperti ini tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Apakah, pemda ingin kembali ada OPD yang berstatus quo.
“Kan enggak mungkin, kita juga enggak semena-mena. Sebenarnya yang terpenting itu kan komunikasi, kalau sudah ada komunikasi kan enak,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, bakal mempertanyakan kepada Pj Bupati Bandung Barat dan BKPSDM untuk mempertanyakan pelaksanaan open bidding yang terkesan tergesa-gesa.
“Insya Allah setelah kunjungan kerja (kunker) kami akan memanggil Pj Bupati dan BKPSDM. Kami akan meminta penjelasan agar semuanya terang benderang. Jadi kita agendakan di tanggal 27 atau 30 Desember 2024,” sebutnya.
Menurutnya, keterbukaan itu terjadi kalau ada komunikasi. Diharapkan kejadian lalu tak terus terulang demi KBB yang lebih baik
“Sebenarnya soal open bidding, kami tidak punya kepentingan apapun. Kami hanya menginginkan roda pemerintahan berjalan baik dengan birokrasi yang profesional,” tandasnya.
Dia menegaskan, dalam pertemuan nanti dengan PJ Bupati akan dibuatkan komitmen untuk melakukan perbaikan. Namun, jika Pemkab Bandung Barat masih melakukan kekeliruan maka DPRD akan membentuk pansus.
“Sekarang lah waktunya untuk perbaikan demi KBB yang lebih baik,” tukasnya.*
