SATUMEDIA.ID – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk memperbaiki 15 ruas jalan pada 2025 terpaksa harus ditunda. Pasalnya, anggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan jalan tersebut ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
“Sebelumnya, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp94 miliar dari dana alokasi khusus (DAK). Tapi kemudian ditarik kembali sehingga perbaikan jalan yang sebelumnya sudah dialokasikan pusat untuk sementara ditunda, sambil menunggu kebijakan lebih lanjut,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Mochamad Ridwan saa dihubungi, Selasa (1/4/2025).
Ia menambahkan, begitupun soal perbaikan jalan bersumber dari Bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih dalam pembahasan.
Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 02/KU.03.02.01/BAPENDA yang mewajibkan seluruh pendapatan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Instruksi ini resmi berlaku 12 Maret 2025.
Bandung Barat bakal menerima bagi hasil PKB dan BBNKB pada tahun 2025 sebesar Rp163 miliar lebih.
Ia menyebut anggaran yang sudah pasti untuk perbaikan jalan bersumber dari APBD KBB tahun 2025 sebesar Rp9,6 miliar.
“Perbaikan dan pemeliharaan jalan dari APBD KBB sebesar Rp9,6 miliar. Dialokasikan untuk Kecamatan Parongpong, Lembang, Cikalongwetan dan Batujajar. Sekarang kami sedang perencanaan, Insya Allah pada Syawal sudah bisa dimulai pengerjaan,” ujarnya.
Sebagai kilas balik sejarah pembentukan KBB, saat itu terjadi ketimpangan berbagai infrastruktur dan perekonomian wilayah selatan yang ketika itu masih menjadi bagian Kabupaten Bandung. Bahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kecamatan Rongga yang merupakan kecamatan terujung di selatan menjadi salah satu yang terendah di Jawa Barat.
Buruknya infrastruktur jalan menjadi faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan. Namun, setelah KBB berdiri tahun 2007 perlahan tapi pasti ekonomi di selatan mulai bisa mensejajarkan diri dengan wilayah utara.*
