SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk merenovasi atau memperbaiki rumah tidak layak huni (rutilahu) di APBD 2025.
Angka tersebut hanya untuk perbaikan 174 unit. Padahal berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukaan (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terdapat 15.479 unit rutilahu.
Jika dilihat dari jumlah total rutilahu di KBB, berarti kurang dari 3 persennya yang akan diperbaiki tahun 2025 ini.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Disperkim KBB, Anni Roslianti membenarkan bahwa pada tahun 2025 hanya 174 rutilahu yang akan diperbaiki dengan alokasi anggaran dari APBD KBB.
“Memang jika dibandingkan dari jumlah rutilahu yang diperbaiki dengan tahun lalu terjadi penurunan. Tahun 2024 ada 197 unit yang diperbaiki dengan biaya perbaikan Rp15 juta per unit, tahun 2025 menurun jadi 174 unit hanya saja biaya perbaikannya naik menjadi Rp20 juta per unit,” jelas Anni.
Ia tak memungkiri, laporan soal rutilahu dari masyarakat hampir setiap hari masuk. Pada intinya, meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan.
“Anggaran dari Pemkab Bandung Barat sendiri kan terbatas, kami tidak tinggal diam. Sudah dilakukan koordinasi dengan provinsi maupun pusat agar ikut menangani rutilahu di Bandung Barat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, Pemprov Jabar pada awalnya akan membantu memperbaiki 1.300 unit rutilahu pada 2025 namun pada perkembangannya tidak jadi.
“Awalnya di 2025 ini, akan dibantu oleh provinsi sebanyak 1.300 unit tetapi tidak jadi. Kami masih menunggu perkembangan informasi lagi. Apakah akan tetap dibantu langsung oleh.provinsi dan kita penerima manfaat atau sama sekali tidak jadi dibantu,” tuturnya.
Anni meminta kepada camat dan kepala desa berupaya untuk membantu secara swadaya memperbaiki rutilahu seperti yang dilakukan Gerakan Muda Sarimukti (FPL-Garda Sarimukti) memperbaiki rumah warga di daerahnya.
“Harapan saya selaku kepala dinas agar camat dan desa ikut membantu memperbaiki rutilahu yang ada di wilayahnya masing-masing,” tandasnya
Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapolekbang), Holid Nurjamil menyindir penyusunan APBD 2025 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai gagal menentukan skala prioritas pembangunan. Tak tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 952 miliar tahun ini
“Saat semua instrumen mendorong efisiensi dan prioritas pada infrastruktur, mereka justru terjebak pada pola lama, anggaran besar tapi tidak terasa manfaatnya,” sindir Holid.*
