SATUMEDIA.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong Pemkab Bandung Barat untuk melakukan digitalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Diketahui, target PAD 2025 sebesar Rp952,02 miliar.
“Digitalisasi sumber-sumber PAD sangat dibutuhkan, terutama dalam mengurangi potensi lost pendapatan. Jika proses keuangan dilakukan secara manual, rentan terhadap kesalahan dan penyalahgunaan,” kata Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma’mur saat ditemui, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, dengan digitalisasi, data keuangan menjadi lebih transparan, mudah diakses, serta dapat dipantau secara real-time, sehingga mengurangi potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
“Digitalisasi berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah. Dengan sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital, masyarakat dapat membayar kewajiban mereka dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan,” tuturnya.
Ia mencontohkan salah satu digitalisasi pendapatan dengan penempatan alat rekam pajak atau tapping box di sejumlah hotel dan restoran.
Dengan dipasang tapping box di mesin kasir lebih mengoptimalkan potensi pendapatan. Pasalnya, setiap transaksi penjualan akan terpantau oleh Bapenda KBB.
Sementara itu, terkait dengan capaian target PAD 2025, politisi Partai Gerindra ini optimistis akan tercapai. Meski di tengah perjalanan terjadi penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2024 ke bawah.
“Tadinya kami yakin PAD KBB tahun 2025 bisa sampai Rp1 triliun, tapi di tengah perjalanan ada kebijakan gubernur soal penghapusan tunggakan PBB di bawah tahun 2024. Tentunya, ini sangat berpengaruh pada capaian PAD. Ya, kalaupun tidak mencapai Rp1 triliun paling selisihnya belasan miliar,” tuturnya.
Ia mendukung penuh penghapusan tunggakan pajak dari 2024 ke bawah. Menurutnya, kebijakan itu bisa membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
“Dewan mendukung penuh penghapusan tunggakan PBB untuk golongan masyarakat, bukan perusahaan. Kalau ada perusahaan yang memiliki tunggakan, saya dorong Pemkab Bandung Barat untuk mengoptimalkan penagihan,” tandasnya.*
