SATUMEDIA.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama melakukan pengawasan terhadap aset milik pemerintah daerah serta destinasi wisata di Kecamatan Lembang, Senin (5/1/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, terutama pascalibur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD KBB Pipih Supriati dan Ketua Komisi II Amung Ma’mur. Pengawasan didampingi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Turut mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda KBB Rini Sartika beserta jajaran, dan Kabid Pariwisata pada Disparbud KBB, David Oot.
Ketua Komisi II DPRD KBB Amung Ma’mur mengatakan, monitoring tersebut bertujuan memastikan kondisi aset Pemkab Bandung Barat tetap terjaga sekaligus mengevaluasi potensi pendapatan dari sektor pariwisata di kawasan Lembang.
“Tadi kami meninjau Pasar Buah, Pasar Panorama, Balai Latihan Kerja (BLK), Floating Market, dan Kampung Daun,” kata Amung di sela kegiatan.
Ia menegaskan, seluruh aset milik pemerintah daerah ke depan harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, aset yang dibiarkan terbengkalai justru akan menjadi beban dan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Aset-aset Pemda itu harus menambah PAD. Mau dijadikan apa, tentu harus melalui kajian yang matang, jangan sampai bangunannya dibiarkan rusak atau rubuh,” ujarnya.
Terkait bekas aset BLK, Amung menyebut DPRD mendorong pemerintah daerah segera menyusun kajian pemanfaatan aset. Sejumlah opsi seperti sentra kuliner, pusat oleh-oleh khas Bandung Barat, hingga kantong parkir dinilai memiliki potensi ekonomi.
“Itu baru sebatas gagasan. Penentuannya tetap melalui kajian, yang penting sumbernya jelas dan berkontribusi ke PAD,” kata dia.
Selain aset daerah, Komisi II DPRD KBB juga meninjau sejumlah destinasi wisata di Lembang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta optimalisasi pendapatan dari sektor pariwisata.
Amung mengapresiasi pengelolaan Floating Market Lembang yang dinilai taat terhadap aturan dan berjalan cukup baik selama periode libur Nataru, meski masih memiliki potensi peningkatan kontribusi PAD.
“Kami mengapresiasi Floating Market yang taat regulasi. Masih ada potensi yang bisa ditingkatkan. Tugas kami bersama Bapenda adalah meminimalkan potensi kebocoran dan menggali sumber-sumber PAD dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Menurut Amung, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pengawasan dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi yang ada tidak terbuang percuma.
Tinjauan pasar
Komisi II juga melakukan pemantauan ke pasar tradisional untuk memastikan stabilitas harga menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah.
Menurut Amung, kehadiran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok hingga memasuki Ramadhan.
“Pemerintah daerah harus siap hadir untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan barang aman hingga menjelang Ramadan,” ujarnya.
Dari hasil pemantauan sementara, Amung mengklaim harga sejumlah komoditas masih relatif stabil dan daya beli masyarakat terjaga. Namun demikian, ia mengingatkan agar kewaspadaan tetap ditingkatkan.
“Saat ini harga masih normatif, tapi kita harus tetap waspada. Jika ada potensi kenaikan harga mendadak, operasi pasar harus siap dilakukan,” katanya.
Selain memantau harga, pemerintah daerah juga mengevaluasi capaian retribusi pasar sebagai salah satu sumber PAD. Menurut Amung, secara umum realisasi retribusi pasar pada 2025 telah tercapai, kecuali di Pasar Buah Lembang.
“Pasar Buah ini memiliki 57 kios, tapi yang terisi baru 10 kios. Akibatnya, target retribusi belum terpenuhi,” jelasnya.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi agar Pasar Buah Lembang dapat kembali dioptimalkan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengalihfungsikan kawasan tersebut menjadi sentra oleh-oleh atau pusat kuliner.
“Kami mendorong agar tempat ini bisa difungsikan kembali. Jangan sampai kios terus kosong, lebih baik dioptimalkan untuk menambah PAD,” pungkas Amung.*
