SATUMEDIA.ID — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kinerja pegawai melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pembangunan dashboard monitoring berbasis digital. Inovasi ini dirancang sebagai respons terhadap belum optimalnya mekanisme evaluasi kinerja di lingkungan Bapenda.
Sekretaris Bapenda KBB, Aang Nugraha, SE., MM, menjelaskan bahwa laporan aksi perubahan ini menjadi pijakan penting untuk menciptakan sistem pengukuran kinerja yang lebih objektif, transparan, dan mudah diakses.
Menurutnya, selama ini data kinerja pegawai kerap tersebar di berbagai bidang dan belum terkelola secara terpadu, sehingga menyulitkan pimpinan melakukan analisis cepat dan pengambilan keputusan berbasis data.
“Dashboard ini akan menjadi single source of truth bagi manajemen kinerja pegawai. Semua indikator utama mulai dari capaian target, produktivitas, beban kerja, hingga kehadiran dapat dipantau secara real time,” ujar Aang, Selasa (18/11/2025).
Menurutnya, implementasi dilaksanakan dalam tiga tahapan jangka pendek 2 bulan, jangka menengah 6–12 bulan, serta jangka panjang 1–2 tahun untuk implementasi penuh, pelatihan SDM, dan pengembangan berkelanjutan.
Hasil yang diharapkan di antaranya efisiensi proses monitoring, ketersediaan data kinerja yang akurat, hemat waktu dan biaya operasional, serta penguatan akuntabilitas dalam manajemen kinerja.
“Dashboard ini tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai media evaluasi, pengendalian dan pelaporan kinerja yang dapat diakses lintas bidang secara terintegrasi,” jelasnya.
Aang menilai, tantangan utama pengukuran kinerja di Bapenda selama ini terletak pada belum adanya SOP yang baku dalam pengukuran kinerja serta keterbatasan instrumen monitoring menyebabkan proses evaluasi kinerja belum berjalan optimal.
Selain itu, data kinerja pegawai seringkali tersebar, belum terintegrasi, dan sulit diakses secara cepat oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan.
Kondisi ini berdampak pada kurangnya kecepatan dan ketepatan dalam mengevaluasi capaian individu maupun unit kerja, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian target organisasi, khususnya dalam peningkatan pendapatan daerah.
“Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan SOP yang jelas dan pengembangan dashboard monitoring yang terintegrasi sebagai sarana untuk memantau, mengukur, serta mengevaluasi kinerja pegawai secara real time,” tuturnya.
Ia mengatakan, metode analisis menggunakan Fishbone serta pemetaan stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi akar masalah dan memastikan setiap pihak, baik pimpinan, pejabat struktural, fungsional, hingga mitra pendukung memiliki peran jelas dalam mendorong keberhasilan program.
Dengan berjalannya SOP dan dashboard terintegrasi, Aang menambakan, sejumlah manfaat strategis diproyeksikan akan dirasakan, di antaranya efisiensi proses monitoring dan pelaporan kinerja, akurasi data yang lebih tinggi melalui standar pelaporan yang seragam, penghematan waktu dan biaya operasional, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen kinerja pegawai.
Dashboard ini nantinya tidak hanya menjadi alat visualisasi, tetapi juga pusat evaluasi dan pengendalian kinerja yang bisa diakses lintas bidang. Data yang disajikan secara real time memungkinkan pimpinan mendeteksi deviasi kinerja sejak dini dan mengambil keputusan yang lebih tepat.
Dengan adanya SOP yang baku dan dashboard monitoring yang terintegrasi, diharapkan pengukuran kinerja pegawai dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan berkesinambungan.
Peningkatan PAD
Aang menegaskan bahwa inovasi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki administrasi internal, tetapi juga mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kinerja pegawai yang terukur dengan baik akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas organisasi.
“Dengan sistem yang lebih objektif dan terintegrasi, Bapenda akan lebih adaptif menghadapi tantangan, sekaligus memperkuat kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Ia berharap langkah yang diambil Bapenda KBB ini dapat menjadi best practice yang bisa direplikasi perangkat daerah lainnya, terutama dalam membangun budaya kerja yang lebih modern, akuntabel, dan berbasis data.
Hal ini akan menjadi landasan kuat bagi peningkatan akuntabilitas serta efektivitas kinerja organisasi, sekaligus memperkuat peran Bapenda KBB dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Perubahan ini pada akhirnya ditujukan untuk memperkuat kontribusi pegawai terhadap peningkatan PAD, sekaligus mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berdaya saing,” tandasnya.
Dengan demikian, Bapenda KBB dapat lebih responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika tantangan organisasi, serta semakin berorientasi pada pencapaian target pendapatan daerah yang optimal.*
