SATUMEDIA.ID – Gempa yang dipicu peningkatan aktivitas seismik Sesar Lembang harus menjadi perhatian serius Pemkab Bandung Barat dan masyarakat. Meski belum ada yang bisa memastikan kapan gempa bumi berskala besar bakal terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha saat ditemui di Bandung, Senin (25/8/2025). Diketahui, gempa terjadi sejak sejak Juni, Juli, serta Agustus 2025. Totalnya sampai 20 Agustus 2025 telah terjadi 5 kali gempa.
Terakhir, terjadi pada Rabu (20/8/2025) siang. Berdasarkan data dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II, kekuatan gempa tercatat magnitudo (M) 1,7.
“Komisi IV sudah menggelar rapat koordinasi dengan BPBD KBB membahas soal Sesar Lembang. Kami minta keterangan langkah-langkah apa yang akan, sedang, dan sudah dilakukan BPBD,” kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha, Senin (25/8/2025).
Ia mengatakan, pada dasarnya siapapun tidak ada yang menginginkan gempa terjadi. Namun, perlu langkah antisipasi, mitigasi, sampai sosialisasi kepada masyarakat. Terutama pada warga yang tinggal di daerah zona berbahaya Sesar Lembang, seperti Lembang sendiri, Parongpong, Cisarua, dan Ngamprah.
Ia berpandangan, melibatkan masyarakat dalam proses mitigasi bencana, khususnya di daerah rawan gempa seperti Sesar Lembang, adalah langkah krusial untuk
meningkatkan kesiapsiagaan dan meminimalkan risiko kerusakan serta korban jiwa.
“Oleh karenanya penting sekali memberikan program edukasi dan pelatihan tentang mitigasi bencana untuk meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana bertindak sebelum, selama,
dan setelah bencana,” tuturnya.
Rentetan gempa yang dipicu pergerakan Sesar Lembang ini, Nur mendorong pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi supaya warga
lebih sigap mengantisipasi gempa. Sosialisasi dan edukasi juga penting untuk
mencegah penyebaran berita hoax sehingga warga tidak mudah panik.
“Membuat skenario evakuasi dan menentukan titik kumpul sehingga nantinya proses simulasi bencana gempa bisa dilakukan untuk mengedukasi
masyarakat. Papan informasi dan jalur evakuasi harus terpampang jelas untuk
mempermudah evakuasi warga jika terjadi gempa,” sarannya.
Legislator asal Fraksi PKS ini, juga mendorong tambahan anggaran Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. Dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan mitigasi secara lebih masif.
“Dukungan anggaran sangat dibutuhkan untuk kesiapsiagaan,” pungkasnya.*
