SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan agar sejalan dengan karakter masyarakat modern, terutama generasi muda yang kini semakin kritis dan melek teknologi.
Menurut Nusron, generasi muda memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan publik, termasuk dalam urusan pertanahan. Mereka menuntut kecepatan, transparansi, dan integritas dalam setiap proses.
“Generasi muda tidak mau lagi berurusan dengan proses yang rumit atau tidak transparan. Mereka ingin semua layanan jelas, terukur, dan sesuai aturan. Kalau tidak sesuai, mereka berani bersuara di media sosial,” ujar Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Karesidenan Pati di Kudus, Jawa Tengah.
Ia menambahkan, dalam lima tahun ke depan, kelompok usia muda akan menjadi mayoritas pemohon layanan pertanahan. Karena itu, Kementerian ATR/BPN harus beradaptasi dengan cara berpikir dan gaya hidup generasi tersebut.
“Kalau kita tidak berubah, kita akan ditinggalkan. Maka layanan pertanahan harus bertransformasi menjadi cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital,” tegasnya.
Nusron menjelaskan, transformasi yang dimaksud akan dilakukan secara menyeluruh. Salah satu langkah utama adalah penyederhanaan proses bisnis agar seluruh layanan dapat diakses melalui satu sistem terpadu. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berurusan dengan proses berbelit-belit di banyak tempat.
Selain itu, penguatan teknologi informasi juga menjadi fokus utama. Dukungan sistem digital yang solid diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, efisiensi waktu, serta menjamin keamanan data pertanahan masyarakat.
“Perubahan perilaku masyarakat harus diimbangi dengan pembaruan sistem pelayanan. Kita tidak bisa menghadapi dunia baru dengan cara lama,” ujarnya.
Proses transformasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM jadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan berintegritas.
Oleh karena itu, Menteri Nusron menekankan kepada jajarannya, ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi agar mampu menyesuaikan diri dengan tantangan baru.
“Transformasi pelayanan bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir. Kita layani masyarakat dengan cara yang sesuai dengan semangat zaman,” pungkasnya.
Sesi pengarahan bagi jajaran di Provinsi Jawa Tengah ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian. Turut menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri.*
