SATUMEDIA.ID – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, mengalami lonjakan tajam sepanjang 2025. Data pemerintah daerah menunjukkan, angka kasus meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) KBB mencatat sebanyak 134 kasus kekerasan terjadi sepanjang 2025, dengan total korban mencapai 139 orang. Angka ini melanjutkan tren kenaikan sejak 2021 yang hanya mencatat 17 kasus.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KBP3A KBB, Rini Haryani, mengatakan peningkatan kasus pada 2025 tergolong sangat signifikan.
“Dari tahun ke tahun grafiknya terus naik, dan lonjakan paling besar terjadi di 2025,” ujar Rini, Senin (5/1/2025).
Berdasarkan data, mayoritas korban merupakan anak-anak dengan persentase mencapai 57,7 persen. Sementara korban perempuan dewasa tercatat 21,7 persen, disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebesar 19,5 persen, dan tindak perdagangan orang (trafficking) sebesar 1,1 persen.
Secara geografis, Kecamatan Ngamprah menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 25 kasus. Padalarang mencatat 17 kasus, Parongpong 16 kasus, Cipatat 11 kasus, dan Lembang 10 kasus. Kecamatan lain seperti Batujajar, Sindangkerta, Cililin, hingga wilayah selatan KBB juga turut menyumbang laporan kekerasan sepanjang tahun lalu.
Rini menuturkan, jika dilihat dari usia korban, sebanyak 51,5 persen merupakan anak-anak, sementara 48,5 persen lainnya adalah orang dewasa. Kekerasan seksual menjadi jenis kasus yang paling banyak menimpa anak-anak.
“Anak-anak memang paling rentan, terutama pada kasus kekerasan dan pelecehan seksual,” katanya.
Menurut Rini, meningkatnya angka laporan kekerasan tidak terlepas dari semakin terbukanya masyarakat untuk melapor, seiring dengan kemudahan layanan pengaduan dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Sekarang masyarakat sudah berani melapor. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin baik,” ujarnya.
Di sisi lain, hasil asesmen DP2KBP3A menunjukkan berbagai faktor yang memicu terjadinya kekerasan, mulai dari pola asuh keluarga yang kurang tepat, tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, hingga pengawasan penggunaan gawai pada anak.
“Pemakaian gadget tanpa pendampingan orang tua masuk dalam kesalahan pola asuh keluarga,” kata Rini.
Untuk menekan angka kekerasan, DP2KBP3A KBB terus menggencarkan sosialisasi pencegahan dengan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan pendampingan komprehensif bagi korban.
“Kami siapkan pekerja sosial, psikolog, pendampingan hukum, hingga bantuan medis jika diperlukan, termasuk yang tidak tercover BPJS,” pungkas Rini.*
