SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya kepastian dan transparansi waktu dalam pelayanan pertanahan. Menurut dia, kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hasil layanan, tetapi juga oleh kejelasan proses dan durasi penyelesaiannya.
Hal itu disampaikan Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (6/1/2026).
“Kantor kita ini berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas itu ya ada kepastian kapan selesainya, bisa ditracking berkasnya sudah sampai mana, ada di siapa,” ujar Nusron.
Ia menekankan, upaya percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang digencarkan sejak kuartal IV tahun lalu harus dibarengi dengan penguatan sistem dan prosedur kerja yang jelas. Salah satunya melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten dan akuntabel.
Menurut Nusron, SOP bukan sekadar pedoman administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi aparatur sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Ini pentingnya SOP. Seni pengamanan diri dan seni menjaga kepuasan pelanggan. Kita ingin melayani masyarakat secara prudent, patuh aturan, tapi juga cepat agar para pemohon merasa puas,” katanya.
Rapat tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Pertanahan dari wilayah Jawa Barat, di antaranya Kantah Kota Bogor, Kantah Kabupaten Bogor I dan II, Kantah Kota Depok, Kantah Kabupaten Cianjur, Kantah Kabupaten Sukabumi, serta Kantah Kota Sukabumi. Dalam forum tersebut, masing-masing satuan kerja diminta memaparkan kendala pelayanan, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Menyoroti posisi Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Nusron menilai penguatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten yang memiliki beban pelayanan tinggi.
“Khusus di Jawa Barat sebagai penyangga ibu kota, SDM kita harus diperkuat. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus kuat, berjiwa pemimpin, prudent, tapi tetap berani. Kalau berani tapi tidak prudent, itu berbahaya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Nusron didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.*
