SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat masih menghadapi tantangan dalam pengisian puluhan jabatan struktural yang kosong. Meski Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) Nasional telah diwajibkan sejak Oktober 2025, keterbatasan kelengkapan data pegawai membuat pemerintah daerah menyiapkan skema alternatif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Rega Wiguna, mengungkapkan bahwa penerapan SIMATA Nasional yang dibuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum sepenuhnya berjalan optimal di Bandung Barat.
“Beberapa data profil ASN belum sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025, sehingga pemetaan talenta dan suksesi jabatan belum bisa dilakukan secara presisi,” ujar Rega, Sabtu (10/1/2026).
Sebagai langkah antisipasi, BKPSDM KBB telah berkonsultasi dengan BKN Pusat dan mengajukan permohonan resmi agar pengisian jabatan kosong dapat dilakukan melalui mekanisme di luar SIMATA.
“Kami mengikuti arahan Bupati untuk meminta izin pengisian jabatan melalui pola karier yang berlaku di daerah, sambil tetap menyempurnakan data SIMATA,” kata dia.
Rega menegaskan, secara prinsip SIMATA dirancang untuk menjamin penerapan sistem merit dan keadilan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Namun, sistem tersebut hanya dapat berjalan efektif jika ditopang data yang lengkap dan akurat.
“Untuk sementara, pengisian jabatan di luar SIMATA akan mengacu pada Peraturan Bupati tentang pola karier ASN di KBB,” ujarnya.
Sementara itu, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II dipastikan tetap menggunakan mekanisme seleksi terbuka (open bidding). Mekanisme ini diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.
“Open bidding merupakan instrumen utama dalam penerapan sistem merit. Prosesnya biasanya memakan waktu dua sampai tiga bulan,” tutur Rega.
Saat ini, jumlah jabatan kosong di lingkungan Pemkab Bandung Barat, selain eselon II, mencapai sekitar 80 posisi. Seluruh proses pengisian jabatan tersebut ditargetkan mulai bergulir pada akhir Januari 2026, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
“Belum ada rencana rotasi atau mutasi sebelum tahapan open bidding selesai,” kata Rega.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Jeje Richtie Ismail menyampaikan bahwa Pemkab Bandung Barat akan membuka seleksi terbuka untuk lima jabatan strategis eselon II. Kelima jabatan itu meliputi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUTR, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Menurut Jeje, penggunaan SIMATA untuk jabatan eselon II belum dapat diterapkan sepenuhnya karena masih membutuhkan waktu untuk melengkapi data ASN.
“SIMATA ini prosesnya cukup panjang karena harus mengisi data secara komprehensif. Jadi untuk sementara kita tempuh mekanisme open bidding manual,” ujar Jeje.*
