SATUMEDIA.ID – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Pither Tjuandys menegaskan perlunya langkah cepat dan tegas pascabencana tanah longsor yang menerjang Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, tercatat sebanyak 23 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa tersebut.
Pither mengatakan, bencana yang terjadi secara mendadak itu telah menimbulkan duka mendalam. Sejumlah korban dilaporkan berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan yang masih terus melakukan proses pencarian.
“Atas nama DPRD KBB, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban,” ujar Pither saat berada di lokasi bencana, Sabtu (24/1/2026).
Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat yang dengan sukarela membantu petugas dalam proses evakuasi dan pencarian korban, meski mereka sendiri berada dalam situasi duka dan trauma akibat bencana.
Menurut Pither, kehadiran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran Dinas Kesehatan di lokasi menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memberikan pendampingan kepada warga terdampak.
Terkait penetapan status tanggap darurat bencana oleh Bupati Bandung Barat, DPRD KBB, kata Pither, siap mendorong pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mempercepat penanganan darurat, termasuk kebutuhan logistik dan layanan kesehatan.
“Anggaran BTT disiapkan untuk kondisi seperti ini. Keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas,” katanya.
Menanggapi isu alih fungsi lahan, Pither menilai faktor utama longsor berasal dari kondisi alam dan curah hujan tinggi. Ia menyebut tidak ditemukan adanya pembangunan di kaki gunung, meski aktivitas pertanian memang ada di area lereng.
“Material tanah dari atas terbawa air dengan volume besar, kemudian mengendap menjadi lumpur. Ini menjadi pelajaran bahwa kita hidup di wilayah dengan risiko bencana tinggi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pither menekankan bahwa relokasi warga dari kawasan rawan longsor merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Ia meminta agar pemerintah daerah segera menyiapkan skema pemindahan warga secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh menunggu bencana berikutnya. Relokasi adalah keharusan demi keselamatan warga,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman bencana serupa di Sukajaya beberapa waktu lalu harus menjadi pembelajaran penting, mengingat masih adanya warga yang bertahan di zona rawan hingga kembali menjadi korban.
“Keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkas Pither.*
