SATUMEDIA.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi desa. Hal itu disampaikannya saat mengapresiasi kinerja Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Kabupaten Bandung yang berhasil memfasilitasi pembentukan 280 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sepanjang tahun 2025.
Sebanyak 280 koperasi tersebut tersebar di 270 desa dan 10 kelurahan di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung dan dinilai sukses mendukung program nasional penguatan ekonomi desa yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Diskop UMKM berhasil memastikan setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung memiliki koperasi dan sudah mulai beroperasi,” ujar Dadang Supriatna, Rabu (28/1/2026).
Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menyebut, koperasi Merah Putih menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa, mulai dari pemasaran produk lokal hingga pengelolaan potensi ekonomi setempat.
Menurutnya, konsep koperasi yang saat ini dijalankan sejalan dengan gagasan besar almarhum Soemitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo, yang menempatkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
“Gagasan membangun ekonomi dari desa lewat koperasi ini bukan hal baru, dan sekarang direalisasikan dengan serius. Ini langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional dari bawah,” kata Kang DS.
Meski demikian, Kang DS mengakui masih terdapat tantangan dalam pengembangan koperasi, terutama terkait ketersediaan kantor atau gerai permanen. Karena itu, ia menargetkan seluruh koperasi KDMP di Kabupaten Bandung telah memiliki gerai sendiri pada 2026.
Untuk mencapai target tersebut, Kang DS menginstruksikan Diskop UMKM menyusun rencana percepatan pembangunan gerai koperasi melalui tiga skema. Pertama, pembangunan gerai di atas tanah carik desa yang strategis. Kedua, melakukan ruislag bagi desa yang memiliki tanah carik namun lokasinya tidak mendukung. Ketiga, pembelian lahan melalui skema kerja sama dengan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) bagi desa yang tidak memiliki tanah carik.
“Saya minta 2026 ini tidak ada lagi koperasi KDMP yang tidak punya kantor atau gerai. Kalau terkendala lahan, segera dicarikan solusinya karena pembangunannya akan dibantu pemerintah pusat,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, Kang DS juga meminta Diskop UMKM mengoptimalkan peran 31 tenaga pendamping koperasi agar aktivitas usaha KDMP terus berkembang dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menegaskan keberlanjutan program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan harus terus diperluas sesuai komitmen politiknya.
“Itu janji saya kepada masyarakat. Penerima manfaatnya harus diperluas agar ekonomi desa benar-benar bergerak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskop UMKM Kabupaten Bandung Dindin Syahidin menyatakan siap menindaklanjuti seluruh arahan Bupati. Ia memastikan pembangunan gerai koperasi akan menjadi fokus utama pihaknya pada tahun 2026.
“Kami siap melaksanakan percepatan pembangunan gerai koperasi KDMP sekaligus memperluas program dana bergulir tanpa bunga tanpa jaminan sesuai arahan Bupati,” kata Dindin.*
