SATUMEDIA.ID – Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) Holid Nurjamil menyebut kondisi Kabupaten Bandung Barat (KBB) setelah 17 tahun berdiri seperti jauh panggang dari api.
“Yang terjadi ketika KBB menginjak usia 17 tahun ternyata kondisinya ibarat jauh panggang dari api. Ungkapan muncul ketika sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi,” Holid Nurjamil, Selasa (18/6/2024).
Ia menyebut KBB lahir hasil perjuangan seluruh elemen tokoh masyarakat di bawah koordinasi Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB), dengan dukungan positif dari Bupati dan DPRD Kabupaten Bandung, serta Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Barat ketika itu.
Akhirnya pada 2 Januari 2007 ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
” Tujuan dari pemekaran daerah itu akan memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan ini terlihat dari peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur. Tapi apa yang terjadi dengan KBB saat ini?” tanya Holid.
Menurutnya, jika melihat potensi yang dimiliki KBB itu sangat luar biasa. Dengan jumlah penduduk 1.859.636 (Tahun 2023, Sumber BPS). Memiliki letak geografis yang strategis yaitu sebagai gerbang masuk kawasan strategis nasional (KSN) Cekungan Bandung.
Ditambah melimpahnya sumber daya alam yang luar biasa, sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, tambang dan mineral (PLTA Cirata, Saguling, upper Cisokan), wisata alam dan budaya. Itulah modal dasar KBB untuk menjadi daerah yang subur, makmur masyarakatnya sejahtera.
“Tapi ironisnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru diangka 70,33 atau di bawah rata-rata Jabar 74,24. KBB berada di peringkat 21 dari 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia pun menyoroti tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih cukup tinggi diangka 8,11 atau di atas rata-rata Jabar yang hanya 7,44.
“Kenyataan yang terjadi, berdasarkan data BPS tahun 2023, angka kemiskinan sebanyak 179,43 ribu atau 10,52 %. Angka tersebut berada di atas rata-rata Jabar yang hanya 7,62% di tahun 2023,” sebutnya.
Begitupun dengan Indeks Gini (gini ratio) masih tinggi 0,343. Artinya masih ada ketimpangan yang besar, tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah
Sementara pendapatan perkapita baru diangka Rp 29 juta atau dibawah rata-rata Jabar Rp 52,65 juta, dan laju pertumbuhan ekonomi 5,52%.
“Itulah 5 gambaran gambaran capaian indikator makro pembangunan di KBB. Dengan kondisi seperti itu. Timbul pertanyaan, seberapa puas masyarakat terhadap pemerintahan Bandung Barat ?” Seberapa besar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bandung barat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat ?” ujarnya.
Holid menambahkan, beberapa permasalahan pembangunan seperti kualitas SDM, pembangunan ekonomi inklusif, penerapan reformasi birokrasi yang belum optimal, kualitas lingkungan hidup dan pemerataan infrastruktur wilayah yang belum optimal.
” Pertanyaan tersebut muncul dikarenakan stigma yang muncul kepermukaan beberapa hari ini adalah hatrick nya ‘Pupuhu’ tersandung masalah hukum. Semakin menguatkan asumsi bahwa terjadi salah urus, salah perencanaan yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran, beban hutang yang besar ke pihak ketiga termasuk SMI. Padahal APBD KBB sudah cukup besar Rp 3,1 triliun,” paparnya.
Ia berharap semoga refleksi ini menjadi bahan pelajaran untuk semua, supaya kedepannya lebih baik. Dengan semangat 17 tahun
“Itulah tantangan buat Pj Bupati Bandung Barat baru dan juga bakal calon kepala daerah. Kuncinya kita semua harus bergandengan tangan, bersinergi untuk mewujudkan cita-cita pemekaran,” tukas Holid *
