SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memastikan komitmen besar dalam penanganan banjir dengan total anggaran mencapai Rp220 miliar yang telah disetujui pemerintah pusat.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, dana ratusan miliar rupiah tersebut akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk danau atau kolam retensi serta normalisasi sungai.
“Total anggaran yang disepakati bersama Menteri Pekerjaan Umum sekitar Rp220 miliar. Ini mencakup pembangunan kolam retensi di beberapa titik dan normalisasi Sungai Cisunggalah,” ujar Dadang yang akrab dipanggil KDS saat meninjau lokasi rencana proyek di Desa Tegalluar, Jumat (1/5/2026).
Ia merinci, proyek tersebut meliputi pembangunan kolam retensi di Tegalluar dan Sukamanah, serta normalisasi Sungai Cisunggalah dengan nilai anggaran sekitar Rp151 miliar. Sementara sisanya, sekitar Rp68 miliar, dialokasikan untuk penanganan kawasan terdampak bencana lainnya di wilayah Kabupaten Bandung.
Menurut KDS, kucuran anggaran ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir yang selama ini kerap melanda Bandung timur, khususnya Tegalluar.
“Ini bukan lagi rencana di atas kertas. Anggaran sudah disiapkan, tinggal kita pastikan pelaksanaannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.
Selain dukungan anggaran dari pemerintah pusat, proyek ini juga diperkuat dengan rencana peninggian jalan provinsi sepanjang sekitar 1 kilometer di kawasan Tegalluar yang akan dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi.
Namun, percepatan proyek tersebut juga dibarengi langkah tegas Pemkab Bandung terhadap penguasaan lahan. Dadang menetapkan batas waktu hingga 5 Mei 2026 bagi investor atau pengembang untuk menyelesaikan kewajiban lahannya.
Jika tidak dipenuhi, lahan yang telah dibebaskan namun belum dimanfaatkan akan dikembalikan sesuai peruntukan awal, yakni sebagai lahan pertanian yang dilindungi. Baik, LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sesuai aspirasi masyarakat.
Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menambahkan, persetujuan anggaran dari pemerintah pusat diperoleh setelah komunikasi intensif antara Pemkab Bandung dan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Fokusnya jelas, yaitu pembangunan kolam retensi sebagai solusi konkret pengendalian banjir di Tegalluar dan wilayah Bandung timur,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menilai alokasi anggaran Rp220 miliar harus menjadi momentum percepatan realisasi proyek.
“Dengan anggaran sebesar ini, tidak boleh lagi hanya jadi wacana. Harus segera dieksekusi agar masyarakat merasakan dampaknya,” katanya.
Dengan dukungan anggaran besar dan keterlibatan berbagai pihak, Pemkab Bandung menargetkan proyek pengendalian banjir di Tegalluar dapat mulai berjalan tahun ini dan menjadi solusi jangka panjang bagi wilayah yang selama ini rawan genangan.*
