Kasus Penebangan 10 Pohon di Jalan Riau Naik ke Dugaan Pidana, Pemkot Bandung Telusuri Izin Usaha

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan penanganan kasus dugaan penebangan 10 pohon peneduh di Jalan LLRE Martadinata (Jalan Riau).(Dok.Diskominfo Kota Bandung).**

SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meningkatkan penanganan kasus dugaan penebangan 10 pohon peneduh di Jalan LLRE Martadinata (Jalan Riau). Kasus yang semula ditangani sebagai dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) kini berkembang menjadi penyelidikan dugaan tindak pidana.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, peningkatan status penanganan dilakukan setelah penyelidikan yang berlangsung sejak 29 Juni 2026 menemukan indikasi pelanggaran yang lebih serius.

“Setelah hampir satu bulan berjalan ternyata terjadi eskalasi. Awalnya merupakan pelanggaran ringan, kini mengarah pada dugaan pelanggaran berat. Karena itu pada 30 Juli saya hentikan proses tindak pidana ringan dan penanganannya ditingkatkan,” kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (3/8/2026).

Menurut Farhan, hasil penyelidikan sementara menunjukkan dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan Perda Kota Bandung, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penanganan perkara kini melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penyidik Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup, serta berada di bawah pengawasan Satreskrim Polrestabes Bandung.

Meski demikian, Farhan belum mengungkap pihak yang diduga terlibat karena proses hukum masih berlangsung.

“Saya belum bisa bicara siapa saja yang terlibat karena akan terlalu spekulatif. Yang jelas proses hukumnya sedang berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila seluruh unsur pidana terbukti, pelaku berpotensi dijerat hukuman penjara lebih dari tiga tahun serta denda hingga miliaran rupiah.

Selain memperkuat aspek penegakan hukum, Pemkot Bandung juga menelusuri legalitas bangunan dan usaha yang berada di belakang lokasi penebangan. Langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan bahwa penebangan pohon berkaitan dengan aktivitas usaha di kawasan tersebut.

“Dokumen yang kami miliki dan pengakuan beberapa pihak mengarah pada dugaan bahwa pemotongan pohon berkaitan erat dengan kegiatan usaha di gedung tersebut,” ujar Farhan.

Pemeriksaan dilakukan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Diciptabintar) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Seluruh dokumen perizinan, mulai dari lapangan padel, kafe hingga videotron di lokasi tersebut, tengah diverifikasi.

Berdasarkan laporan sementara, kata Farhan, masih ditemukan sejumlah izin yang belum lengkap. Bahkan, sebagian di antaranya disebut belum pernah diajukan.

“Kalau melihat laporan sementara, saya menilai masih ada beberapa perizinan yang belum lengkap. Ada yang masih berproses bahkan ada yang belum diproses sama sekali,” katanya.

Pemkot memastikan seluruh pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan lainnya, akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai menyiapkan rehabilitasi kawasan bekas penebangan dengan menanam pohon pengganti berukuran besar agar fungsi peneduh di Jalan Riau dapat segera pulih.

“Pohon yang ditebang merupakan pohon tanjung dan mahoni dengan tinggi sekitar lima sampai sepuluh meter. Karena itu penggantinya tidak boleh bibit, tetapi harus pohon yang sudah setengah jadi,” ujar Farhan.

Selain rehabilitasi lingkungan, Farhan mengaku telah menugaskan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kota Bandung untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau memang ada ASN yang terlibat, tentu akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diciptabintar Kota Bandung Rulli Subhanuddin mengatakan pihaknya juga menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas usaha di kawasan Surya Sumantri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dugaan penggunaan saluran drainase tidak terbukti. Namun, pengelola bersedia memundurkan bangunan sekitar satu meter agar saluran tetap terbuka.

Adapun terkait kebisingan, Pemkot meminta pengelola membatasi jam operasional dan membangun kesepakatan dengan warga sekitar. Ke depan, Pemkot Bandung juga menyiapkan regulasi yang lebih tegas mengenai jam operasional tempat usaha yang berada di dekat kawasan permukiman.*

Pos terkait